Karyawan mengganti baterai sepeda motor listrik di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), Gedung Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Jakarta, Senin 21 Desember 2020. Kementerian ESDM menargetkan hingga 2025 dapat membangun SPBKLU di 10.000 titik serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 2.400 titik guna mendukung penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan kesuksesan program kendaraan listrik akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Ini akan menekan defisit transaksi berjalan Indonesia.
"Kalau kita punya dua juta sepeda motor listrik, 2 ribu mobil listrik, dan 600 bus listrik maka setidaknya kita bisa menghemat 2,35 juta barel BBM dalam setahun," kata Satya di Jakarta hari, Jumat, 14 Mei 2021.
Dia menjelaskan hasil kunjungan kerja Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan (APK) ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, selaku Anggota DEN dari unsur pemerintah.
Kunjungan dilakukan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta pada, Selasa, 11 Mei 2021. APK DEN yang hadir adalah Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, dan Yusra Khan, serta Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto.
Satya menuturkan kunjungan kerja APK DEN tersebut bertujuan mendapatkan masukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) DEN 2021-2025, khususnya kebijakan lintas sektoral Kemenhub dalam mencapai target bauran energi.
Menurut Satya, pengurangan emisi karbon di sektor perhubungan didominasi oleh subsektor transportasi darat. Maka gagasan Kemenhub untuk menggenjot penggunaan mobil listrik dinilai sangat beralasan.
Meski begitu, Satya menilai, untuk menarik minat masyarakat memakai mobil listrik atau kendaraan listrilk secara komersial memang perlu diberikan insentif baik fiskal maupun nonfiskal. Insentif tersebut seperti bebas parkir, tidak membayar tarif jalan tol, atau cash back saat pembelian.
Pemerintah harus memulai terlebih dahulu dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) secara masif.
"Pemerintah sudah menargetkan pendirian SPKLU sebanyak 88.045 unit sampai 2025," ucapnya mengenai strategi program kendaraan listrik. "Saat ini baru 57 SPKLU di 35 lokasi. Pembangunan SPKLU ini perlu dipercepat penambahannya."