Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, menjadi Rp 10.400 per liter, Pertamax Turbo Rp 12.250 per liter, Pertamina Dex Rp 11.850 per liter, Dexlite Rp 10.500 per liter, dan Biosolar Non-PSO Rp 9.800 per liter. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menetapkan aturan baru mengenai distribusi dan harga jual BBM jenis RON 88 atau premium. Rencana penghapusan bensin premium pada 2022 pun terancam batal.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disahkan pada 31 Desember 2021.
Perpres 117/2021 adalah perubahan ketiga Perpres 191/2014 tentang hal yang sama.
Dikutip dari Antara hari ini, Minggu, 2 Januari 2021, pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 Perpres Nomor 117/2021 disebutkan bahwa premium adalah jenis BBM Khusus Penugasan untuk didistribusikan di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih membenarkan rencana penghapusan distribusi bensin premium itu pada 2022. Pertalite, BBM dengan RON 90, dinilai lebih ramah lingkungan ketimbang premium yang memiliki RON 88.
Dalam keterangan resmi pada Desember lalu, Soerjaningsih menuturkan Indonesia memasuki masa transisi menuju BBM ramah lingkungan dengan mengganti premium dengan pertalite. Berdasarkan roadmap nantinya pertalite akan digantikan dengan pertamax.
Peralihan dari premium ke pertalite ini diyakini dapat menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14 persen. Sedangkan peralihan dari pertalite ke pertamax mampu menurunkan emisi karbon dioksida 27 persen.
Perpres 191/2014 mengecualikan distribusi bensin premium di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan pada perpres yang baru tak ada lagi pengecualian wilayah distribusi bensin premium.
Berdasarkan Perpres 117/2021, nantinya badan pengatur yang melakukan verifikasi volume jenis BBM Khusus Penugasan. Sedangkan pemeriksaan dan/atau review perhitungan volume bensin premium dilakukan oleh auditor yang berwenang.
