TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyarankan pemerintah menahan kenaikan harga BBM untuk kendaraan angkutan barang dan transportasi umum. Terlebih untuk Solar banyak digunakan kendaraan angkutan.
Dia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada pekan depan.
"Jadi untuk Solar tetapkan saja dibatasi hanya untuk angkutan barang dan penumpang, tanpa menaikkan harga," kata Fahmy, dikutip dari Tempo.co hari ini, Sabtu, 20 Agustus 2022.
Di tengah wacana kenaikan harga BBM subsidi saat ini, Fahmy menyarankan pemerintah mengkaji ulang harga Solar. BBM jenis ini rata-rata masih digunakan kendaraan distribusi logistik dan kendaraan umum. Berbeda dengan jenis Pertalite yang sebagian besar digunakan kendaraan pribadi.
Kenaikan harga Solar juga bisa memberi efek domino terhadap meningkatnya harga-harga barang.
Fahmy mengusulkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite menjadi maksimal 9.250 per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter. Harga di bawah Rp 10.000 tadi dinilainya masih terjangkau masyarakat kelas menengah dan bawah. Apalagi, dari total konsumen Pertalite hanya 40 persen yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi. Kenaikan harga Pertalite diharapkan membuat 60 persen penggunanya beralih ke BBM jenis Pertamax.
"Nah usulan kenapa Rp 9.250, supaya disparitas dengan Pertamax tidak terlalu tinggi."
Sebelumnya, telah memberikan sinyal kenaikan harga BBM subsidi menyusul pembengkakan anggaran negara untuk subsidi dan kompensasi energi sampai Rp 502 triliun tahun ini.
Adapun Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi harga Pertalite akan menjadi Rp 10 ribu per liter.
