Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Selasa, 27 September 2022 18:30 WIB

BPKB asli saat di bawah ultraviolet hologramnya selain muncul logo kepolisian juga ada garis-garis kecil bertebaran di halamannya. 15 Desember 2018. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital. BPKB digital ini diklaim akan lebih sederhana dan mudah serta akan terintegrasi langsung dengan data tunggal Korlantas Polri.

"BPKB baru kami upayakan untuk tahun ini, memang kami menggunakan teknologi chip disitu untuk mengetahui, di dalamnya ada history kendaraan dan semuanya," kata Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, dikutip dari laman resmi Korlantas Polri hari ini, Selasa, 27 September 2022.

Menurut Yusri, BPKB digital ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat. Misalnya untuk BPKB mutasi kendaraan tidak lagi membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan, tetapi cukup satu hari saja dengan harga normal sesuai dengan PNBP.

Kemudian dalam pengembangan BPKB digital ini, Korlantas Polri juga akan bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti lembanga keuangan, bank, dan pegadaian. BPKB digital ini juga diharapkan bisa menghilangkan modus-modus atau praktik pungli dan masyarakat yang nakal dalam pengurusannya.

"Masyarakat banyak yang nakal, dia masih cicilan tapi dia bikin lagi duplikat BPKB buat dijual lagi. Ini menjadi alasan kami munculkan satu aplikasi untuk bisa terkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Ini kami sudah arahkan ke single data semuanya," ujar Yusri.

Advertising
Advertising

Korlantas Polri saat ini memang tengah melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait data registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor.

Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, Ini Sosok Polisi Pencetus BPKB dan Surat Tilang

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

22 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya