Sebelum Terapkan Jalan Berbayar, Pemda DKI Benahi Transportasi

Reporter

Editor

Minggu, 15 Januari 2023 06:00 WIB

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemda DKI Jakarta dilaporkan tengah merapikan sekaligus membenahi layanan moda transportasi umum di Ibu Kota. Langkah tersebut diambil sebelum kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan.

Informasi tersebut dipaparkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Budi Hartono. Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya, bersama pemerintah pusat, masih membahas aturan sistem jalan berbayar atau ERP.

Ia juga menyebut pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih mengkaji sejumlah pendapat para ahli soal kebijakan jalan berbayar. Karena menurut dia, pendapat ahli dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan sistem ERP.

"Jadi tahapan-tahapan peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita masih FGD (Focus Group Discussion)," kata dia, dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Heru mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aturan jalan berbayar tidak hanya sekedar wacana. Maka dari itu, pihaknya tengah merapikan layanan moda transportasi umum demi menunjang kebijakan tersebut.

Advertising

"Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan TransJakarta, misalnya, bisa melayani dengan baik, diperketat dan seterusnya. Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain, ERP aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau nggak dimulai, kapan dimulainya," tambah dia.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memastikan pihaknya selalu berkoordinasi terkait rencana sistem jalan berbayar di Jakarta. Nantinya Polda Metro Jaya akan mengikuti keputusan Pemprov DKI perihal sistem ERP.

"Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan. Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan," ujar dia.

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto