TEMPO.CO, Jakarta - Polda Jawa Timur (Jatim) melaporkan ada ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang menunggak pajak tahunan. Nominalnya ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 juta.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kanit Registrasi dan Identifikasi (KRI) Satlantas Polres Ponorogo, Iptu Dwi Kustiawan dalam keterangan resminya. Dirinya mengatakan mayoritas penunggak pajak ada sepeda motor 481 unit dan mobi 105 unit.

"Menurut data di kantor Samsat Ponorogo tahun 2022 ini ada 586 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak," kata dia, seperti dikutip Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Kamis, 19 Januari 2023.

"Rata rata paling banyak menunggak pajak tahunan, 586 unit itu per Desember tahun lalu (2022)," ujar dia melaporkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa jumlah tersebut sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Saat itu jumlah kendaraan dinas atau pelat merah yang menunggak pajak mencapai 868 unit.

Sampai saat ini pihak Samsat dilaporkan terus melakukan koordinasi dengan UPT Dispenda untuk menginformasikan tunggakan ini ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Langkah itu dilakukan agar jumlah kendaraan yang menunggak pajak bisa berkurang.

"Kami terus berupaya melakukan persuasi ke Pemkab Ponorogo agar seluruh kendaraan dinas melunasi kewajiban pajak nya tepat waktu," tambah Dwi.

Dwi juga memberikan informasi terkait tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut dia ada du acara, yakni kolektif dan individu. Cara nomor dua bisa dilakukan dengan meminta surat kuasa dari TU Pemkab untuk bayar pajak di Samsat Ponorogo.

Baca juga: Ayla EV Masih Dikembangkan, Daihatsu Tak Akan Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto