KPK Kantongi Nama Penjual Moge, Benarkah Orang Ditjen Pajak?

Reporter

Antara

Kamis, 2 Maret 2023 13:00 WIB

Harley-Davidson Sportster S. hindustantimes.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah mengantongi sejumlah nama penjual motor gede (moge) Harley Davidson. Sebelumnya beberapa pihak menduga para penjual itu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Pajak.

Informasi tersebut dipaparkan langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dirinya menjelaskan bahwa KPK akan berkoordinasi dengan Samsat untuk memeriksa idenitas pemilik moge itu.

"Kita angkut nama-nama penjualnya ke Inspektorat Kementerian Keuangan, nama-nama ini pegawai siapa? Kita menduga kan ini pegawai Ditjen Pajak, tapi sebenarnya namanya sudah kita kumpulin dan sore ini (Rabu kemarin) kita bawa ke Kemenkeu untuk dicarikan, ada enggak nama pegawainya," kata dia, dikutip Tempo.co dari situs berita Antara.

"Kita mulai dengan Samsat, biasanya gitu dan di Samsat itu kita dikasih impornya dari mana, kapan, itu bisa kita cari. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana, kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama, BPKB," tambah dia.

Lebih lanjut dirinya meminta kepada publik untuk tidak langsung menyimpulkan tanpa adanya barang bukti yang kuat. Karena, kata Pahala, belum tentu moge tersebut punya pegawai Ditjen Pajak.

Advertising
Advertising

"Bisa jadi bukan (pegawai) pajak, bisa jadi istrinya anaknya, kan enggak tahu," kata Pahala menambahkan.

Awalnya, publik menyimpulkan moge yang dijual secara daring tersebut adalah milik pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena platform jual beli online mendadak dibanjiri moge bekas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengkritik komunitas Belasting Rijder, yang digawangi orang-orang Ditjen Pajak.

Berdasarkan pantauan Tempo pada Selasa, 28 Februari 2023, di situs OLX, ada yang menjual Harley Davidson dengan harga bekasnya mencapai Rp 625 juta. Kemudian juga ada Harley Davidson Roadking Police 2013 yang dibanderol Rp 620 juta.

Ada juga Harley Davidson Fat Boy 114 keluaran 2020 yang dijual sebesar Rp 725 juta, juga Harley Davidson Ultra Limited tahun 2012 yang dijual Rp 520 juta. Lalu ada Harley Davidson 48 Sportster 2014 senilai, hingga Harley Davidson Ultra Limited 2020 senilai Rp 625 juta.

Pilihan Editor: KPK Tak Bisa Melacak Harley Davidson yang Diduga Milik Rafael Alun, Kenapa?

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

7 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

19 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

19 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

22 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya