TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memboyong tujuh unit mobil listrik Toyota bZ4X untuk dijadikan kendaraan dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

PT Toyota Astra Motor (TAM) mengofirmasi bahwa Kemenko Marves menggunakan 7 unit Toyota bZ4X ini dengan menggunakan sistem berlangganan Kinto. Program ini merupakan program berlangganan yang dihadirkan Toyota, yang juga termasuk dalam hal pengurusan surat-surat, asuransi, pajak, perawatan, hingga perbaikan kendaraan.

"Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi Kantor Kementerian Maritim dan Investasi atas kepercayaannya memilih dan menggunaan bZ4X untuk mendukung mobilitas operasionalnya," kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 6 Maret 2023.

Penggunaan 7 unit Toyota bZ4X ini disebut Toyota sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengurangan emisi karbon untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060. Toyota sendiri menghadirkan strategi Multiple Pathway, yakni opsi kendaraan elektrifikasi mulai dari Hybrid, Plug-in Hybrid, dan Battery EV.

"Toyota berupaya menyediakan beragam pilihan kendaraan ramah lingkungan, sehingga akan semakin banyak masyarakat pengguna kendaraan beroda empat yang dapat turut berkontribusi dalam upaya menurunkan emisi karbon di Indonesia," ujar Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menetapkan model mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Adapun mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas Kemenko Marves ini adalah Toyota bZ4X dan juga Wuling Air ev. Luhut mengatakan sudah ada 13 unit mobil listrik yang digunakan, yang terdiri dari 7 unit Toyota bZ4X dan 6 unit Wuling Air ev.

"Ini langkah nyata bahwa pemerintah sangat serius mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia," kata Luhut dalam keterangan resminya.

Luhut Pandjaitan juga menjelaskan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas ini merupakan bentuk implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Inpres tersebut berisi instruksi kepada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Pilihan Editor: PLN Sudah Gunakan Kendaraan Dinas Listrik di Kepri

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.