TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek. Ada beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi polusi, salah satunya membatasi kendaraan bermotor.

Selain itu, Kepala Daerah, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten serta Bupati/Walikota se-Jabodetabek, juga memutuskan untuk menerapkan system kerja hybrid, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi, optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni dengan sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH) dan work from office (WFO) masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN dan BUMD dengan catatan dikecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung/pelayanan esensial," kata Safrizal, dikutip dari Antara.

Kebijakan WFH-WFO diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara. Mengingat sebagian besar masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor dalam perjalanan ke kantor.

Safrizal mengingatkan upaya pembatasan kendaraan bermotor diberlakukan agar mengoptimalkan penggunaan moda transportasi massal atau transportasi umum. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik.

“Kepala daerah diinstruksikan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik dengan memastikan kapasitas jumlah kendaraan umum, menambah rute dan titik angkut, mengatasi gangguan di jalur busway serta memberikan insentif atau potongan harga agar masyarakat terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujar dia.

Intruksi Mendagri ini sendiri mulai berlaku pada Selasa, 22 Agustus 2023, sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Itu berdasarkan hasil evauasi atas kebijakan yang ditetapkan.

Pilihan Editor: AHM Bantah Rangka eSAF Motor Honda Berkarat

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto