TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Jakarta berpotensi naik. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pajak BBM atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Ibu Kota yang membuat harga BBM berpotensi naik.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa kenaikan PBB-KB itu akan diteruskan ke harga eceran BBM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menaikkan PBB-KB maksimal menjadi 10 persen, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Ada potensi harga naik. Saat ini di berbagai daerah pun, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax juga tidak sama karena PBB-KB daerah berbeda-beda," kata Saleh, dikutip dari Tempo.co hari ini, Minggu, 28 Januari 2024.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa PBB-KB merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM non-subsidi. Besaran PBB-KB ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga harga jual BBM akan menyesuaikan PPB-KB masing-masing daerah.

Kemudian, Fadjar juga mengatakan bahwa harga BBM non-subsidi ini bersifat fluktuatif mengikuti tren harga minyak dunia. Masyarakat diharapkan sudah terbiasa dengan fluktuasi harga BBM non-subsidi, termasuk karena efek kenaikkan PBB-KB.

"Setiap bulan penyesuaian harga BBM non-subsidi sudah dilakukan, sehingga masyarakat diharapkan sudah terbiasa," kata Fadjar.

Untuk diketahui, saat ini harga BBM non-subsidi di Jakarta paling murah dibanding daerah lain. Pertamax dibanderol Rp 12.900 per liter, sementara di luar daerah harganya sudah lebih dari Rp 13.000 per liter.

DICKY KURNIAWAN | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Begini SOP Mengisi Bahan Bakar di SPBU

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto