TEMPO.CO, Jakarta - Vietnam mengeluarkan regulasi baru terkait barang impor, khususnya di sektor otomotif. Regulasi baru itu membuat sejumlah pabrikan mobil di Indonesia membatalkan pengapalan (ekspor) mobil ke negara yang terletak di semenanjung Indocina itu.

Berdasarkan laporan Gaikindo, total ada 9.337 unit kendaraan yang batal diekspor ke Vietnam selama Desember 2017-Maret 2018. Potensi kehilangan pendapatan ekspor mobil pada periode tersebut mencapai Rp 2,49 triliun.

Pelaku industri menduga kebijakan Vietnam merupakan upaya proteksi produk otomotif dalam negeri mereka. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan aturan baru itu seakan-akan dibuat untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yang berakhir pada 2017, yakni bea masuk 10 persen. Tahun ini Vietnam bergabung dengan forum ekonomi ASEAN +6. ”Dalam forum itu, penerapan bea masuk tidak diperbolehkan,” kata Nangoi.

Baca: Ekspor Mobil Toyota Terganggu Aturan Baru Vietnam

Sebetulnya, menurut Nangoi, jika harus mengikuti ketentuan Vietnam, Indonesia sudah siap. Terutama soal kewajiban pelampiran sertifikat kualitas pabrik dan uji kelayakan dari negara pengekspor.

”Fasilitas (uji kelayakan) kita lebih lengkap dan bagus ketimbang Vietnam.” Standar emisi nasional pun, kata dia, setara dengan Vietnam. Menurut Nangoi, Indonesia sudah menerapkan standar emisi Euro IV.

Setelah didatangi Gaikindo, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan langsung meminta klarifikasi ke Duta Besar Vietnam di Indonesia. Sayangnya, menurut dia, jawaban Duta Besar Vietnam belum memuaskan. ”Masih normatif,” ujar Oke, Rabu pekan lalu. Duta Besar Vietnam hanya menjelaskan penerbitan Decree 116 bertujuan untuk mendorong investasi di negara mereka.

Merasa belum mendapatkan solusi, Oke membawa persoalan ini ke tingkat kepala negara. Kebetulan Presiden Joko Widodo dijadwalkan menemui Perdana Menteri Vietnam. ”Kami mengirimkan materi masalah ini kepada Presiden agar dibahas saat pertemuan.”

Pertemuan itu terealisasi di sela Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)-India di New Delhi, 26 Januari lalu. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI, dalam dialog diplomatik itu Presiden meminta Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuân Phúc untuk memberikan kesempatan kepada Indonesia mempelajari aturan dan kebijakan nomor 116 tersebut.

Baca: Toyota, Hino, dan Suzuki Stop Ekspor Mobil ke Vietnam

Pertimbangannya, ada perbedaan standardisasi dan peraturan di antara kedua negara, termasuk pemberian masa transisi bagi negara pengekspor lainnya. ”Butuh waktu dan biaya besar agar industri nasional bisa memenuhi ketentuan baru tersebut,” ujar Jokowi kepada Nguyen di Hotel Taj Diplomatic Enclave.

Oke, yang mendapat laporan soal pertemuan itu, menyebutkan tanggapan Perdana Menteri Vietnam senada dengan jawaban Duta Besar Vietnam di Indonesia. Kementerian Perdagangan kemudian mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Vietnam. Isinya meminta agar Vietnam menunda pemberlakuan aturan.

Simak: Vietnam Batasi Impor Mobil, Menperin: Harus Siap Alternatif Pasar

Oke yakin permintaan Indonesia bisa terpenuhi. Apalagi, setelah dicek ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Vietnam belum melaporkan kebijakan baru itu. Padahal jangka waktu penerbitan regulasi sampai pelaksanaan sangat mepet. ”Ini tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas.” Oke juga menyurati forum komunikasi perdagangan negara-negara Asia Tenggara.

Bersama Gaikindo dan pemangku kebijakan lain, Oke membentuk tim untuk mengurus masalah ini. Mereka berencana berkunjung ke Vietnam selepas Imlek. Selain bertujuan menagih penundaan penerapan Decree 116, tim mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman antara RI dan Vietnam terkait dengan aneka dokumen yang disyaratkan. ”Harus ada kepastian dokumen ekspor kendaraan yang diterbitkan di Indonesia bisa diterima di sana.”

Pemerintah Vietnam sebetulnya sudah mempertimbangkan menunda kebijakan ini. Terlebih sejumlah negara principal otomotif, seperti Jepang dan Amerika Serikat, juga memprotes Decree 116.

Simak: Ini Dia Mobil Keluarga yang Miliki Fitur Berlimpah dengan Harga Istimewa

Seperti dikutip dari vietnamnet.vn, Minister-Chairman of the Government Office Vietnam Mai Tien Dung pada Desember tahun lalu menyatakan bakal meninjau ulang waktu pemberlakuan aturan tersebut. ”Banyak negara yang tidak memberlakukan syarat sertifikat uji kelayakan ataupun uji tipe kendaraan secara internasional, maka kementerian terkait perlu mengubah persyaratan tersebut.”

Kalangan industri pesimistis solusi atas masalah ini bisa segera tercapai. Toyota akhirnya menyiapkan siasat lain agar pemasukan tetap terjaga. ”Kami mempertimbangkan mencari negara tujuan ekspor baru,” kata Bob Azam, Direktur Administrasi dan Perencanaan Korporat TMMIN seperti dilaporkan Majalah Tempo edisi 12-18 Februari 2018.