Menteri Airlangga: PPnBM Mobil Listrik Diusulkan Nol Persen

Reporter

Tempo.co

Senin, 26 Februari 2018 18:01 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) dan CEO Mitsubishi Motors Corp Osamu Masuko (kanan) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, 26 Februari 2018. Mitsubishi Motors Corp menyerahkan 10 unit mobil listrik kepada Indonesia untuk penelitian, pengembangan dan ketersediaan kendaraan listrik di Indonesia. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan draf regulasi kendaraan emisi rendah karbon (low cost emission carbon), termasuk mengenai mobil listrik, tinggal menunggu finalisasi.

“Targetnya Maret 2018 selesai,” katanya dalam jumpa pers seusai penyerahan 10 unit mobil listrik dari Mitsubishi Motors Corp kepada pemerintah di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

Menurut Airlangga, salah satu usul dalam draf itu mengenai bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil listrik. “Diusulkan untuk mobil listrik, bea masuk 5 persen dan PPnBM nol persen,” ujarnya.

Baca: Mitsubishi Motors Serahkan 10 Mobil Listrik ke Pemerintah

Airlangga menuturkan Kementerian Perindustrian telah menyiapkan peta jalan di sektor otomotif. Pemerintah, dia melanjutkan, menargetkan produksi mobil ramah lingkungan sesuai dengan regulasi low carbon emission vehicle (LCEV) 20 persen dari total produksi mobil pada 2025. Target selanjutnya adalah mobil ramah lingkungan diharapkan menyumbang 30 persen penjualan otomotif di Indonesia dengan asumsi penjualan mencapai empat juta unit.

Advertising
Advertising

Simak videonya:

Adapun Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan pihaknya masih menunggu usul teknis tentang aturan mobil listrik. “Kami masih menunggu studi lebih lanjut. Menunggu usulan terkait dengan mobil listrik. Nanti, ya, dilihat dulu,” ucapnya.

Hari ini, Mitsubishi Motors Corporation menyerahkan 10 unit mobil listrik kepada pemerintah. Mobil listrik itu nantinya digunakan untuk penelitian, pengembangan, dan ketersediaan kendaraan listrik di Indonesia.

Simak: Pemerintah Kebut Pengembangan Kendaraan Emisi Rendah Karbon

Ke-10 unit mobil listrik Mitsubishi itu terdiri atas delapan unit sport utility vehicle Outlander PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) dan dua unit mobil listrik murni i-MiEV, juga empat unit pengisian daya (charging unit).

Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation Osamu Masuko mengatakan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah Indonesia kepada teknologi listrik Mitsubishi Motors.

Masuko menjelaskan, dalam kesepakatan ini, langkah yang diambil pemerintah Indonesia akan meliputi eksplorasi berbagai kebijakan baru dan program insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik bagi pengemudi dan produsen. Pemerintah dan Mitsubishi Motors Corporation juga akan melakukan studi bersama untuk menguji efisiensi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Berita terkait

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

2 hari lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

iF Design Award Tunjuk Mitsubishi Xforce dan Triton Produk dengan Desain Terbaik 2024

2 hari lalu

iF Design Award Tunjuk Mitsubishi Xforce dan Triton Produk dengan Desain Terbaik 2024

Mitsubishi Motors Corporation mendapatkan penghargaan dari iF Design Award 2024 untuk dua model mobilnya, yakni Mitsubishi Xforce dan Triton.

Baca Selengkapnya

Mitsubishi Motors Hadirkan Diskon Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Usai Mudik Lebaran

2 hari lalu

Mitsubishi Motors Hadirkan Diskon Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Usai Mudik Lebaran

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) menghadirkan program spesial, yaitu "Kilau Lebaran Campaign". 1 April hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

6 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

11 hari lalu

Hadiri Penetapan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wapres Terpilih, Anies: Hormati Proses Bernegara

Anies dan Muhaimin hadir dalam acara penetapan presiden wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di KPU hari ini.

Baca Selengkapnya

Bahas Tantangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, BRIN: Perlu Fokus

11 hari lalu

Bahas Tantangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, BRIN: Perlu Fokus

Implementasi program kendaraan listrik dinilai harus didukung ekosistem yang memadai.

Baca Selengkapnya

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

12 hari lalu

Pelemahan Rupiah dan IHSG Berlanjut, Airlangga: Indonesia Masih Lebih Baik

Kendati terjadi pelemahan rupiah, Airlangga mengklaim rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lain. IHSG juga diklaim lebih baik dari negara lain.

Baca Selengkapnya

Ada 11.377 Pengecasan Mobil di SPKLU Sepanjang Periode Lebaran, Naik Lima Kali Lipat

13 hari lalu

Ada 11.377 Pengecasan Mobil di SPKLU Sepanjang Periode Lebaran, Naik Lima Kali Lipat

Kenaikan transaksi di SPKLU tersebut tercatat hingga H+7 Lebaran.

Baca Selengkapnya