TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2019 diperkirakan akan menjadi momentum hadirnya era baru kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik, termasuk di dalamnya mengatur tentang mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan lainnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu menyebut bahwa rancangan Peraturan Presiden tentang kendaraan bermotor listrik ditargetkan akan selesai pada awal 2019.

"Ya targetnya (selesai) awal 2019," ujar Moeldoko saat ditemui di Jakarta, Rabu, 5 Desember 2019.

Yannes meyakini apabila nantinya kendaraan listrik di Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas, maka besar kemungkinan penjualan kendaraan di Tanah Air akan melonjak.

Baca: Dua Kementerian Bertemu Bahas Kelanjutan Aturan Mobil Listrik

"Contohnya dulu tahun 2013-2014 zaman pak SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) keluarkan kebijakan LCGC (low cost green car), penjualan langsung naik kan, karena anak milenial langsung tertarik (mobil LCGC). Nah ini kan mau keluar lagi aturan baru (untuk kendaraan listrik), pasti banyak anak-anak generasi muda yang tertarik, karena mereka concern terhadap teknologi," ujar pengamat otomotif yang juga dosen Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasarib seperti dilansir Antara, Kamis,3 Januari 2019.

Bila nantinya aturan tersebut telah rampung dan terealisasi, Yannes memprediksi pasar otomotif Tanah Air akan diwarnai dengan kemunculan berbagai sepeda motor listrik dengan harga yang menarik.

Produsen sepeda motor listrik diperkirakan membidik segmen generasi milenial (26-35 tahun, sekitar 50 persen dari pangsa pasar) dan generasi-Z (17-25 tahun, sekitar 20 persen dari pangsa pasar).

Jika tren kendaraan listrik nantinya berlangsung positif, dan pemerintah dinilai konsisten dalam menjalankan kebijakan kendaraan ramah lingkungan dengan misalnya menyiapkan grid system pengisian daya listrik di tempat-tempat umum, dan berbagai kemudahan lainnya yang membuat harga kendaraan listrik dan operasional untuk keseharian semakin terpercaya dan mudah, Yannes optimis para pelaku bisnis kendaraan listrik akan semakin berkembang.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas kelanjutan program mobil listrik.

Rapat tersebut digelar di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman, Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018. Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto menjelaskan rapat tersebut membahas potensi teknologi dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk pengembangan industri mobil listrik.

Baca: Perpres Mobil Listrik Diperkirakan Selesai Awal 2019

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan kemampuan teknologi yang dimiliki Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini kepada Kemenko Maritim. Aplikasi teknologi tersebut dibahas untuk disesuaikan dengan medan dan kebutuhan.

Kemenko Kemaritiman dan Kemenperin pun memetakan SDA seperti lithium dan cobalt di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan komponen dalam negeri akan didorong berdasarkan potensi SDA tersebut.

"Intinya, kami sepakat pengembangan kendaraan listrik untuk mengurangi penggunaan BBM secara drastis dan komitmen kami mengenai emisi harus menurunkan sampai 25 persen. Ke depan, teknologi dan kemampuan kami, intinya kami ingin membangun [industri]," ujarnya, usai rapat, seperti dikutip dari laman Bisnis.com.

Pada November 2018, Kementerian Perindustrian mengupayakan agar aturan pengembangan mobil listrik dapat rampung pada akhir tahun ini. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah tertunda berkali-kali, regulasi itu akan dibuat dalam format peraturan presiden.

"Tahun ini kami usahakan selesai. Yang penting, terkait kebijakan fiskalnya ada di sini," kata dia di kantornya, Selasa, 6 November 2018.

Airlangga mengatakan regulasi itu masih dibahas di tingkat Menteri Koordinator Perekonomian sebelum mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Regulasi tersebut mengatur tentang penelitian pengembangan dan inovasi, pengembangan industri, dan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya.

Selain itu, aturan mobil listrik ini akan berisi pemberian fasilitas fiskal, seperti bea masuk ditanggung pemerintah, pembiayaan ekspor, dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap.

"Dari sisi fasilitas non-fiskal, seperti penyediaan parkir khusus, keringanan biaya pengisian listrik di stasiun pengisian listrik umum (SPLU), hingga bantuan promosi," kata Airlangga.