Mobil Dinas Rp 1,4 Miliar untuk Pimpinan KPK, Apa yang Cocok?

Reporter

Tempo.co

Jumat, 16 Oktober 2020 10:06 WIB

Toyota Alphard 2020. (Toyota)

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendapatkan mobil dinas baru. KPK telah membenarkan DPR RI telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait dengan anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020, seperti dilansir Antara.

Informasi yang beredar, mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar dengan spesifikasi mesin di atas 3.500 cc. Sedangkan untuk 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar.

Untuk mobil dinas 5 Dewas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta. Anggaran ini sama dengan mobil dinas untuk 6 pejabat eselon I KPK.

Namun, Ali menyampaikan bahwa besaran perincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu saat ini belum final. "Masih dalam pembahasan, terutama terkait dengan perincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," ujar Ali.

Lantas, mobil dinas seperti apa yang cocok untuk Ketua KPK?

Advertising
Advertising

Dari penelusuran Tempo dari situs sejumlah Agen Pemegang Merek mobil di Indonesia, sejumlah model ini memiliki range harga yang mendekat Rp 1,4 miliar. Meski demikian, spesifikasi mesin di bawah 3.500 cc seperti yang disyaratkan.

Mercedes-Benz memiliki beberapa produk dengan budget Rp 1,4 miliar. Mercedes-Benz E 200 Avantgade Line harga off the road Rp 1,06 miliar. Ditambah pajak hingga on the road, masih ada di kisaran Rp 1,4 miliar. Atau SUV GLC 200 AMG Line FL dengan harga off the road Rp 1,01 miliar.

Mobil Mewah BMW memiliki lebih banyak opsi. Sedan 530i M Sport harga on the road DKI Jakarta Rp 1,441 miliar. Harga ini paling mendekati dibanding model lainnya dengan budget Rp 1,4 miliar yang ditetapkan.

Toyota juga memiliki sejumlah model yang biasa digunakan pejabat. Paling banyak adalah sedan Toyota Camry dan Toyota Alphard. Untuk budget Rp 1,4 miliar, ada Toyota Alphard 2.5 G A/T dengan harga Rp 1,195 miliar. Atau Toyota Alphard hybrid yang dijual dengan harga sekitar Rp 1,4 miliar. Toyota Alphard 3.5 Q harganya terlalu mahal, nyaris Rp 2 miliar.

Pilihan lain yang juga tak kalah menarik adalah Lexus RX. SUV mewah ini dijual dengan harga Rp 1,3 miliar.

Jeep Wrangler juga dapat menjadi pilihan untuk budget Rp 1,4 miliar. Model ini dipasarkan dengan harga antara Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,5 miliar.



Berita terkait

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

1 jam lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

5 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

7 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

8 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

9 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

17 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

19 jam lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

19 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

19 jam lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya