TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan hitung-hitungan soal relaksasi pajak mobil baru, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berbeda pendapat dengan Pemerintah.
Menurut dia, penerimaan negara akan turun dari sektor pajak kendaraan bermotor akibat relaksasi pajak PPnBM nol persen per Maret 2021. Padahal, rasio pajak terus menurun dan negara mengalami pelebaran defisit anggaran.
"Kendaraan bermotor bukan prioritas utama, masih dianggap kebutuhan tersier bahkan di kelas menengah. Penerimaan pajak dari kendaraan bermotor sangat penting untuk menambal pendapatan negara," ujar Bhima kepada Tempo hari ini, Jumat, 12 Februari 2021.
Bhima berpendapat, prediksi Bappenas menyebutkan virus Corona baru bisa terkendali September 2021. Maka prioritas belanja masyarakat adalah kesehatan, makanan minuman, dan kebutuhan primer lainnya.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memperkirakan relaksasi PPnBM pajak mobil nol persen untuk mobil baru akan meningkatkan produksi mobil 81.752 unit.
Data tersebut berdasarkan masukan Kementerian Perindustrian.
Pajak mobil baru nol persen yang akan berlaku per Maret 2021 itu memicu penambahan produksi mobil, menurut dia, akan berdampak pada pemasukan atau pendapatan negara sebesar Rp 1,4 triliun pada 2021.
Bahkan, dia melanjutkan, “Diproyeksi terjadi surplus penerimaan negara sebesar Rp 1,62 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya Kamis lalu, 11 Februari 2021.
Menurut Airlangga, industri otomotif memiliki keterkaitan dengan industri pendukung, di mana industri bahan baku berkontribusi sekitar 59 persen dalam industri otomotif.
Industri pendukung otomotif menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dengan kontribusi PDB Rp 700 triliun. Industri otomotif juga merupakan industri padat karya dengan lebih dari 1,5 juta orang pekerja.
Maka Airlangga berpendapat, diperlukan relaksasi pajak mobil baru untuk menggenjot sektor otomotif dan penerimaan negara.
