Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usulan Relaksasi Pajak 0 Persen untuk Mobil Baru Ditolak

Reporter

image-gnews
Pameran GIIAS 2019 di ICE, BSD City. (Gaikindo)
Pameran GIIAS 2019 di ICE, BSD City. (Gaikindo)
Iklan

TEMPO.CO, JakartaIndustri otomotif berharap pemerintah memberikan paket stimulus baru berupa pajak 0 persen untuk mobil baru selama masa pandemi virus corona baru (Covid-19) berlangsung. Namun, hari ini, Senin, 19 Oktober 2020, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menolak usulan tersebut.

Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari kemenprin," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin, 19 Oktober 2020.

Wacana pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru ini mencuat bulan lalu saat Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak sampai Desember 2020 untuk membantu daya beli masyarakat pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif.

Mobil baru memiliki beberapa komponen pajak yang jika ditotal bisa mencapai 40-45 persen. Komponen pajak itu terdiri dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada juga yang ke daerah dan setiap tahun seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan bahwa relaksasi ini diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah pasar yang turun. 

"Kita harus mempertahankan industri otomotif di Indonesia karena memiliki dampak cukup luas karena melibatkan sekian ribu perusahaan pemasok komponen, baik pada tier 1, 2, atau pun 3, dan juga melibatkan banyak pekerja," ujar Yohannes kepada Tempo pada Rabu, 16 September 2020.

Menurut Yohanes, industri tak bisa menahan biaya tetap (fixed cost) yang cukup besar apabila pandemi berlangsung hingga sembilan bulan sampai setahun terhitung sejak Maret 2020.

Wacana relaksasi pajak tersebut mendapatkan sambutan positif dari sejumlah agen pemegang merek (APM). 

Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengatakan bahwa perusahaan sudah melakukan berbagai langkah untuk menstimulus pasar melalui sejumlah strategi, terutama terkait dengan produk. 

Menurut dia, terdapat 3 variabel dalam menstimulus pasar. Pertama adalah kondisi pertumbuhan ekonomi, kedua regulasi, dan ketiga adalah produk. 

“Untuk poin pertama dengan kondisi saat ini pasar mengalami kontraksi negatif,” kata Donny kepada Tempo, Kamis, 17 September 2020. 

Donny menyambut baik wacana pajak nol persen yang diusulkan Gaikindo. “Dengan adanya tambahan stimulus dalam bentuk terobosan regulasi seperti pengurangan elemen pajak (PPnBM dan BBN) tentunya akan memberikan harapan pasar akan berkontraksi positif (menaikkan volume penjualan),” ujar dia. 

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy yakin bila wacana pajak 0 persen diimplementasikan akan mendorong pasar otomotif kembali bergairah di tengah pandemi. “Dampak positifnya akan luas, terutama kepada industri-industri pendukung seperti pemasok dan sebagainya,” kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun demikian, Billy mengaku akan mempelajarinya dengan seksama mengenai rincian pajak nol persen bila benar-benar diterapkan. “Karena menyangkut strategi penerapan harga di tingkat ritel, jadi berapa besar dampaknya terhadap harga jual belum dapat kami sampaikan,” tutur dia. 

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy berharap wacana pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru bisa segera diputuskan supaya ada kepastian di pasar. “Kalau terlalu lama keputusannya, bisa membuat ketidakpastian di pasar,” kata Anton. 

Anton yakin wacana pajak 0 persen jika diterapkan akan memiliki dampak positif ke banyak sektor. Tidak hanya soal penjualan mobil, tapi juga perekonomian secara keseluruhan. 

Anton mengaku belum dapat memberikan gambaran bagaimana wacana pajak 0 persen itu akan berpengaruh pada harga mobil baru. “Masih perlu kami pelajari teknisnya, tapi yang pasti ada dampak positif dari wacana ini,” ujar dia. 

Hal senada juga diungkapkan Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra. Menurut dia, Gaikindo pasti sudah memikirkan usulan tersebut dengan matang. “Tujuannya untuk menggerakkan industri otomotif yang sedang lesu karena pandemi corona,” kata dia. 

FAJAR PEBRIANTO | WAWAN PRIYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

6 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

8 jam lalu

Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]
Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

1 hari lalu

Dwina Septiani Wijaya. Dok. Peruri
Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.