Para pengelola skuter listrik memarkir berderet skuternya di Komplek Kepatihan Yogyakarta saat demontstasi memprotes larangan skuter listrik pada Kamis, 28 Juli 2022. FOTO: Istimewa
TEMPO.CO, Yogyakarta - Paguyuban yang mengatasnamakan Aliansi Skuter Listrik Yogyakarta demonstrasi di kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan. Kota Yogyakarta, pada Kamis lalu, 28 Juli 2022.
Para pengelola skuter listrik tersebut bersikeras tetap beroperasi di kawasan Sumbu Filosofi meski skuter listrik dan otoped listrik dlarang beroperasi di provinsi tersebut.
Kawasan Sumbu Filosofi di Yogyakarta meliputi Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.
"Kami akan tetap beroperasi di kawasan Malioboro, Margo Mulyo, dan Margo Utomo karena ini menyangkut masalah ekonomi," ujar Ketua Paguyuban Skuter Mangkubumi Sumantri.
Para pengelola persewaan skuter listrik itu menegaskan tak mau disalahkan karena pelanggaran di lapangan. Dia mencontohkan, penyewa mobil yang harus bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan, bukan perusahaan rental mobil yang disalahkan. Sumantri menilai larangan skuter listrik akibat pelanggaran lalu lintas pengguna kendaraan ringan itu.
Paguyuban menduga Pemerintah Yogyakarta hanya memandang rental skuter listrik dari sisi negatif. "Sisi positifnya juga ada, seperti mendatangkan wisatawan ke kawasan Malioboro dan sekitarnya," ucap Sumantri.
Aliansi skuter listrik pun tetap akan beroperasi meski telah terbit Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 Tahun 2022 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.
Ketua Paguyuban Skuter Listrik Mataram Malioboro Agus Riyanto meminta kelonggaran kepada Pemda Yogyakarta. "Kami akan jaga ketat agar (skute rlistrik) tidak masuk ke sumbu filosofi," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DIY Made Dwipanti Indrayanti mengatakan rental skuter listrik memang menciptakan geliat perekonomian di Malioboro dan sekitarnya. Tapi aktifitas ekonomi itu tak bisa dilakukan di ruang publik. Selain itu, Pemda DIY mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang pengaturan operasionak skuter listrik.
