Koleksi Mobil Gubernur Papua Lukas Enembe, dari Fortuner Hingga Land Cruiser

Selasa, 13 September 2022 15:08 WIB

Lukas Enembe. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe di Mako Brimob Polda Papua pada Senin, 12 September 2022. Lukas, yang memiliki koleksi mobil senilai Rp 932.489.600, ditengarai menjadi tersangka korupsi berupa gratifikasi Rp 1 miliar.

Selama menjabat Gubernur Papua (2013-2018 dan 2018-2023), Lukas beberapa kali menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Terakhir kali Politikus Demokrat itu melaporkan harta kekayaan pada 31 Maret 2022 dengan jumlah Rp 33,7 miliar, tepatnya Rp 33.784.396.870.

Harta kekayaan Lukas terdiri tanah dan bangunan senilai Rp 13.604.441.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp 932.489.600, surat berharga Rp 1.262.252.563, serta kas dan setara kas Rp 17.985.213.707.

Dari data LHKPN, Lukas Enembe memiliki koleksi mobil senilai Rp 932.489.600. Tercatat ada empat mobil berbeda model yang mengisi garasi rumahnya:

1. Toyota Fortuner Tahun 2007 senilai Rp 300 juta
2. Toyota Land Cruiser Tahun 2010 senilai Rp 396.953.600
3. Honda Jazz Tahun 2007 senilai Rp 150 juta
4. Toyota Camry Tahun 2010 senilai Rp 85.536.000.

Menurut juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, Lukas tidak bisa memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit. Rifai menampik tudingan bahwa Lukas Enembe telah korupsi.

"Selama sepuluh tahun pemerintahan, (Lukas Enembe) tidak pernah menerima satu persen pun dari pengusaha," ujar Rifai.

Baca: Gubernur NTB Sebut Sumbawa Bisa Menjadi Pusat Motor Trail Indonesial

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.

Advertising
Advertising



Berita terkait

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

25 menit lalu

5 Fakta Bentrok TPNPB-OPM vs TNI-Polri di Intan Jaya, SD Dibakar Hingga Warga Pogapa Diusir

TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas pembakaran SD Inpres Pogapa di Distrik Homeyo, Intan Jaya pada Rabu lalu,

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

4 jam lalu

Kondisi Paniai Usai TPNPB-OPM Serang Patroli TNI, Kapolres: Relatif Aman

Kapolres Paniai mengatakan, warga kampung Bibida yang sempat mengungsi saat baku tembak OPM dan TNI, sudah pulang ke rumah.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

8 jam lalu

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

Polda Papua menyatakan situasi di Kabupaten Paniai kembali aman paska penembakan OPM terhadap anggota TNI yang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

16 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

17 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

19 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

19 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

19 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya