Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas
Minggu, 6 November 2022 03:30 WIB
Logo KPK. Dok Tempo
TEMPO.CO , Ternate - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penertiban aset negara yang masih dikuasai sejumlah bekas pejabat Pemkot Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terutama berupa sepeda motor dan mobil dinas . Ketua Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi V KPK Dian Patria mengatakan masih ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai para bekas pejabat tersebut yang mestinya sudah ditarik. "Kami akan terus melakukan pendampingan penarikan aset pemkot dan pemprov berupa kendaraan dinas , termasuk rumah dinas DPRD Kota Ternate," kata Dian Patria di Ternate pada Sabtu, 5 November 2022. Dia menegaskan jika tidak ada niat baik dari para bekas pejabat itu untuk mengembalikan barang milik negara, Pemkot Ternate akan diminta melaporkan kepada Polri atas dugaan penggelapan aset negara. KPK telah membantu penarikan aset negara yang dikuasai mantan pejabat di Kota Ternate berupa 12 kendaraan pelat merah dari bekas anggota DPRD, bekas Kadis Damkar, serta bekas Wakil Wali Kota Ternate. Sedangkan penarikan aset Pemprov Malut yang bakal ditarik berupa tiga motor dan sebuah mobil. Dian Patria pun mengimbau kepada para pejabat dan mantan pejabat agar kejadian serupa tak terjadi lagi.Baca : Jadi Kendaraan Dinas, Berikut 5 Keunggulan Mobil Listrik Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto .
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
4 jam lalu
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
6 jam lalu
Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
8 jam lalu
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
10 jam lalu
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.
Baca Selengkapnya
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
22 jam lalu
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
1 hari lalu
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca Selengkapnya
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
1 hari lalu
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
1 hari lalu
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca Selengkapnya
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
1 hari lalu
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
25 Februari 2024
24 Februari 2024
23 Februari 2024
22 Februari 2024
22 Februari 2024
21 Februari 2024
20 Februari 2024
20 Februari 2024
16 Februari 2024
16 Februari 2024