Koleksi Mobil Bupati Cianjur yang Diduga Selewengkan Bantuan Korban Gempa

Selasa, 27 Desember 2022 11:48 WIB

Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman menyerahkan paket buah-buahan untuk perwakilan pertukaran pelajar internasional Yachimata, Jepang Mr Yoshida di Balai Garuda Pendopo Cianjur. (ANTARA/Ahmad Fikri).

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh lembaga Acsenahumanis Respon Foundation. Herman dilaporkan karena diduga menggunakan bantuan korban gempa Cianjur untuk kepentingan pribadi dan partainya.

Dalam keterangan tertulisnya, Acsenahumanis Respon Foundation menyatakan bantuan yang diselewengkan Herman tersebut berasal dari Emirates Red Crescent (Bulan Sabit Merah Emirat). Bantuan tersebut terdiri dari 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, seribu paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, dan battery charger untuk tenda.

"Bupati memotong SOP (prosedur operasi standar) yang sudah dibuat BNPB serta me-repacking bantuan menjadi berbeda. Yang tadi sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar," demikian keterangan Acsenahumanis Respon Foundation, Senin, 26 Desember 2022.

KPK pun membenarkan adanya laporan tersebut dan mengaku akan mendalami laporan tersebut. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, pihaknya tidak bisa menyampaikan pelapor dan materi laporan kepada publik.

"Segera kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan. Kami juga lakukan pengayaan informasi terkait hal tersebut," ucap Ali.

Advertising
Advertising

Terlepas dari dugaan penyalahgunaan bantuan korban gempa Cianjur, Herman Suherman tercatat di data LHKPN KPK memiliki harta kekayaan mencapai Rp 9 miliar, tepatnya Rp 9.202.521.184. Harta tersebut terakhir kali dilaporkan pada 17 Januari 2022.

Total harta kekayaan tersebut terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp 7.626.000.000, harta alat transportasi dan mesin Rp 1.007.000.000, harta bergerak lainnya Rp 465.450.000. serta kas dan setara kas Rp 179.833.284. Herman juga tercatat memiliki utang senilai Rp 75.762.100.

Harta Herman ini mengalami kenaikan sekitar Rp 1 miliar dari saat dirinya masih menjabat Wakil Bupati Cianjur. Total kekayaan Herman saat menjabat Wakil Bupati Cianjur sebesar Rp 8.202.459.647, yang terakhir kali dilaporkan pada 5 Maret 2021.

Dari total kekayaannya, Herman memiliki koleksi kendaraan dengan nilai mencapai Rp 1 miliar. Kendaraan yang mengisi garasi rumah Herman ini terdiri dari 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil.

Adapun sepeda motor yang dimiliki politikus Partai PDI Perjuangan ini adalah Honda Vario tahun 2007 senilai Rp 7 juta. Sementara mobil yang dimilikinya adalah Toyota Alphard 2.5G A/T tahun 2020 senilai Rp 1 miliar.

Saat masih menjabat Wakil Bupati Cianjur, Herman ternyata sempat memiliki dua mobil lain selain Alphard. Kedua mobil tersebut adalah Toyota Altis tahun 2016 senilai Rp 250 juta dan Toyota Fortuner 2,4 VRZ 4X4 AT tahun 2019 senilai Rp 600 juta.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi, Intip Koleksi Mobil Silmy Karim

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto


Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

11 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

11 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

12 jam lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

17 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

20 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya