TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin turut memberikan saran dalam hal percepataan era elektrifikasi di Indonesia. Menurut dia, skema tukar tambah mobil konvensional atau berbahan bakar bensin dengan mobil listrik bisa diterapkan.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya transisi energi dan pengendaraan atas pemanasan global. Sultan juga mengapresiasi keputusan pemerintah dalam rencana insentif kendaraan listrik pada tahun ini.

Akan tetapi wacana kebijakan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), menurut dia, harus dipertimbangkan kembali.

"Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun, penggunaan APBN untuk subsidi kendaraan listrik rasanya belum tepat di tengah gonjang-ganjing ekonomi global saat ini," kata dia, dikutip Tempo.co dari kantor berita Antara.

Skema tukar tambah tersebut, kata dia, sudah diterapkan juga oleh negara tetangga, Thailand. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika Indonesia turut mengadopsi strategi serupa dalam rangka mendorong percepatan era elektrifikasi di dalam negeri.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa ledakan jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar pada dasarnya telah menyebabkan peningkatan kemacetan. Itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis jumlah kendaraan bermotor di Jakarta konsisten bertambah tiap tahun.

Pada 2021 jumlah kendaraan di Jakarta sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit atau tumbuh sekitar 7,6 persen dari tahun sebelumnya.

"Saat ini jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 juta unit, hampir 60 persen di antaranya berada di Pulau Jawa. Kita ingin sebaran dan kepemilikan kendaraan bisa diakses semua kalangan dengan harga terjangkau," jelas dia.

Pilihan Editor: Chery Raih 4 Penghargaan di Pameran IIMS 2023, Apa Saja?

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto