TEMPO.CO, Jakarta - Panitia kerja (Panja) RAPBN Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati penambahan alokasi subsidi energi di tahun 2024. Subsidi energi ini mencakup subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), minyak tanah, hingga listrik.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan bahwa peningkatan alokasi volume subsidi energi ini dilakukan karena adanya pemilu di tahun depan. Peningkatan subsidi ini juga dilakukan karena adanya peningkatan permintaan seiring dengan menguatnya ekonomi Indonesia.

"Dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan pemilu," kata Said dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat, 16 Juni 2023.

Di tahun depan, volume BBM subdisi dipatok senilai 18,735 sampai 19,580 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan volume subsidi BBM di tahun ini yang hanya 17,50 juta kiloliter.

Peningkatan alokasi subsidi BBM ini menimbulkan tanda tanya di tengah rencana pemerintah untuk bertransisi menuju kendaraan ramah lingkungan atau kendaraan listrik. Bahkan, pemerintah sendiri meyakini bahwa adopsi kendaraan listrik ini bisa mengurangi anggaran subsidi BBM.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa besaran subsidi BBM untuk mobil diperkirakan mencapai Rp 19,2 juta per tahun per mobil. Sementara, untuk sepeda motor, besaran subsidi BBM yang diberikan sebesar Rp 3,7 juta per motor per tahun.

"Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, maka subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia," kata Moeldoko, dikutip dari laman resmi KSP.

Dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di Tanah Air, pemerintah sendiri telah menggelontorkan insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa insentif ini bertujuan mempercepat adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

"Insentif ini dimaksudkan dalam rangka mempercepat industri KBLBB di Tanah Air. Percepatan ini dalam rangka mendorong efisiensi dan ketahanan energi, serta terwujudnya kualitas udara bersih dan ramah lingkungan," kata Luhut dalam konferensi pers KBLBB, Senin, 6 Maret 2023.

Dengan segala tujuan mulia transisi kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah tersebut, cukup menimbulkan pertanyaan bila alokasi volume subsidi BBM di tahun 2024 ditingkatkan. Terlebih, pada 2022, anggaran subsidi BBM mengalami pembengkakan hingga Rp 502,4 triliun dari yang awal hanya sebesar Rp 152,5 triliun.

Pilihan Editor: Menko Luhut Binsar Pandjaitan Siap Persulit Pembelian Kendaraan Berbasis BBM

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.