Inilah 2 Mobil BMW yang Antipeluru AK-47

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • All New BMW X5 M

    All New BMW X5 M

    TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia memiliki program Security and Authority Vehicles yang menawarkan dua model kendaraan tahan peluru AK-47 yaitu BMW X5 dan BMW Seri-7 guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan perlindungan khusus, antara lain pejabat pemerintahan, diplomat hingga perwakilan organisasi international yang bertugas di Indonesia.

    "Kami juga menawarkan lini Security and Authority Vehicles. BMW Group beraspirasi untuk menawarkan model yang tepat untuk kebutuhan yang sangat spesifik, termasuk untuk komunitas diplomatik dan organisasi internasional di Indonesia," kata President Director BMW Group Indonesia, Karen Lim, di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

    Baca: Begini Upaya BMW Agar Mobilnya Dipakai Presiden Jokowi

    Vice President Corporate Communication BMW Group Indonesia, Jodie O'Tania, menjelaskan fitur keamanan tingkat tinggi itu tersedia secara opsional dalam program Security dan Security Plus. Bahkan mobil dengan pilihan Security Plus diklaim bisa menahan serangan dari peluru senapan AK47.

    "Saat ini punya jenis Security dan Security Plus. Itu dibedakan dari seberapa keamanannya. Bahkan yang Plus bisa melindungi dari senjata AK47," katanya.

    BMW Seri-7 dan X5 yang dijual secara umum memiliki tampilan yang sama dengan model dengan keamanan khusus.

    "Kalau dari tampilan luar persis seperti X5 untuk konsumen. Eksterior sama, tapi bahan yang digunakan menjamin keamanan penumpang di dalamnya," jelas Jodie.

    Baca: Mobil BMW Dipakai Lebih dari 40 Diplomat, Begini Jaminan Layanan

    Di sisi lain, mobil dengan keamanan khusus itu dijual lebih mahal dari model umum yang dijual kepada konsumen. Para pemesan BMW model anti peluru juga harus memenuhi sejumlah persyaratan yang menujukkan bahwa mereka memiliki kebutuhan perlindungan khusus karena rentan ancaman jiwa atas profesi yang mereka jalani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.