TEMPO.CO, Jakarta - Uji KIR merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui untuk memastikan sebuah sebuah kendararaan laik jalan. Setelah melalui beberapa tahapan dalam uji KIR, barulah kendaraan tersertifikasi laik jalan.
Namun pada kenyataannya ada oknum dari instansi yang bertanggung jawab, meloloskan peserta uji KIR dengan mudah. Atau bahasa lainnya 'main mata' antara yang diuji dengan yang menguji.
Untuk itu menanggulangi hal tersebut salah satunya Kementerian Perhubungan berencana mengeluarkan pengganti buku KIR berbasis digital yang dinamai e-blue.
"Untuk tempat Uji KIR kita juga perbaiki menggunakan IT. Kita akan mengganti buku KIR dengan kartu namanya e-blue yang sudah ada data kendaraan. Semua akan terintegrasi dalam data kita di Kemenhub walau pelaksanaan oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Kota. Dengan data itu akan menghilangkan potensi pelanggaran oleh anggota Dishub," kata Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiadi dalam Diskusi Pintar Forwot Indonesia 'Road To Zero Odol Trucks on The Road' di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 3 September 2019.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, untuk mendukung hal tersebut nantinya Kemenhub akan meninjau ulang kualitas fasilitas uji KIR yang sudah ada. Jika ada tempat Uji KIR yang tidak memenuhi kompetensi akan ditutup.
"Kita mulai perbaiki sertifikasi Uji KIR ini, jadi tempat yang tak punya (sertifikasi) kita tutup sekarang ini. Kepada petugasnya harus mempunyai kompetensi. Alatnya dilakukan kalibrasi," lanjutnya.
Selain itu, Budi juga meminta kepada para pemerintah daerah untuk mau mengeluarkan investasi membuat fasilitas KIR yang laik. Karena hal tersebut juga akan berdampak baik untuk ekonomi masyarakat sekitar.
"Uji KIR diharapkan pemerintah daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi Pemda (pemerintah daerah) tak mau mengeluarkan modal untuk alatnya semua pengin ke kementerian semua, nggak bisa saya," ucap Budi.
