Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Sebut Anggaran Kendaraan Dinas Listrik Sudah Sesuai

Reporter

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan komentar terkait standar biaya masukan (SBM) kendaraan dinas listrik bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Menurut mereka, anggaran itu sudah sesuai dengan kondisi riil.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait. Dirinya menjelaskan bahwa SBM kendaraan dinas listrik lebih besar dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang SBM Tahun Anggaran 2024, pemerintah menyiapkan dana untuk mobil listrik dinas PNS sebesar Rp 430,08 juta sampai Rp 966,8 juta.

"Bukan kami ingin menambahkan, tetapi berdasarkan fakta, harga kendaraan listrik rata-ratanya masih di atas harga kendaraan konvensional," kata Lisbon, dikutip Tempo.co dari Antara hari ini, Rabu, 24 Mei 2023.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa penambahan SBM untuk kendaraan dinas listrik PNS tersebut sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui Jokowi telah ingin mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam penggunaan kendaraan listrik.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubdit) Standar Biaya Ditjen Anggaran Kemenkeu Amnu Fuady. Dirinya memaparkan bahwa satuan biaya baru untuk kendaraan dinas listrik ditetapkan seiring dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon.

Maka dari itu muncul PMK 49/2023 mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KLBB sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fuady menyebut Indonesia belum memiliki harga pasaran kendaraan listrik. Kondisi ini, kata dia, membuat acuan standar biaya pengadaan kendaraan dinas listrik lebih besar 10 persen ketimbang kendaraan konvensional.

"Harga ini merupakan patokan harga tertinggi, jangan dilampaui. Jadi ini bukan konsekuensi alokasi bagi kementerian/lembaga, sehingga tidak boleh dilampaui baik saat perencanaan maupun pelaksanaan," ujar dia.

Pilihan Editor: Koleksi Mobil Wakil Gubernur Lampung yang Dipanggil KPK, Hanya Punya Alphard

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara pada acara Tri Hita Karana-World Economic Forum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura di Denpasar, Bali, Indonesia, pada 19 Mei. 2024. (ANTARA/Prisca Triferna)
Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal anggaran program makan bergizi yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Luhut mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dimulai dari Rp20 triliun


Dukung Prabowo Cetak Sawah 1 Juta Hektar, Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp51 Triliun

2 hari lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja komisi IV DPR RI di Jakarta, (20/6/2024).
Dukung Prabowo Cetak Sawah 1 Juta Hektar, Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp51 Triliun

Alasan penambahan anggaran tersebut karena adanya usulan program kerja di sejumlah sekretariat jenderal di Kementan.


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

4 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

4 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

Anggaran Kemendikbud tahun depan dipangkas, berdampak pada alokasi untuk PTN yang ikut turun. Penerimaan dari UKT tetap, dan biaya operasional membengkak. Kemendikbud sebut ada disparitas biaya PTN pada 2025 sebesar Rp 41 triliun.


Srettha Thavisin Ajukan Anggaran Pengeluaran Rp1.671 Triliun ke Parlemen Thailand

4 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Srettha Thavisin Ajukan Anggaran Pengeluaran Rp1.671 Triliun ke Parlemen Thailand

Srettha Thavisin berharap anggaran ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi Thailand secara penuh.


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

4 hari lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Belum Diresmikan, Jembatan di India Ambruk dalam Hitungan Detik

5 hari lalu

Ilustrasi Jembatan Putus. ANTARA/Rudi Mulya
Belum Diresmikan, Jembatan di India Ambruk dalam Hitungan Detik

Jembatan beton itu dibangun di atas sungai Bakra yang menyedot anggaran pengeluaran hingga jutaan dolar, namun hancur dalam hitungan detik


Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

6 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Airlangga Tanggapi Usulan Penurunan Defisit Anggaran Hingga Makan Siang Gratis

Airlangga mengomentari rencana penurunan target defisit anggaran.


Airlangga: Bansos untuk Judi Online Tidak Masuk Dalam Anggaran Saat Ini

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergandengan tangan dengan Pengasuh Pesantren Mama Bakry Sadeng, KH Abah Raodl Bahar, di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 1 Juni 2024. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Airlangga: Bansos untuk Judi Online Tidak Masuk Dalam Anggaran Saat Ini

Penambahan kuota bansos akibat masuknya kriteria korban judi online dianggap akan memicu pembengkakan anggaran.