Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bambang Soesatyo Minta Legalisasi Kendaraan Kustom di Indonesia

Reporter

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Jambore Nasional IMI 2022, di Krisna Oleh Oleh Bali Singaraja, Jumat malam (9/12/22).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Jambore Nasional IMI 2022, di Krisna Oleh Oleh Bali Singaraja, Jumat malam (9/12/22).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Bambang Soesatyo meminta adanya legalisasi terhadap kendaraan kustom di Indonesia.

Menurutnya saat ini belum ada aturan soal legalitas kendaraan kustom. Padahal industri tersebut cukup besar mendorong sektor otomotif tanah air.

"Belum adanya legalitas kendaraan kustom di Indonesia juga berimbas pada pelaku industri kustom di Indonesia," kata dia dalam pertemuan dengan Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono dan pengurus IMI Pusat, Kamis 15 Juni 2023.

Ketua MPR RI tersebut juga menyebut saat ini ada beberapa pelaku industri asal Indonesia yang berhasil menembus mancanegara.

"Banyak pihak dari luar negeri yang kini menawarkan pelaku industri kustom di Indonesia untuk pindah dan mengerjakan kustom kendaraan di negara mereka. Semisal Tuksedo Studio yang sudah ditawarkan untuk pindah ke London atau Belgia ataupun Dyna Works diminta menggarap kendaraan kustom di Jerman," sambung Bamsoet.

Tidak adanya aturan inilah yang membuat Indonesia merugi apabila para pelaku industri kustom Indonesia semuanya dibawa ke luar negeri. Ia menjelaskan berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, kustomisasi atas kendaraan bermotor merupakan perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi merek mesin dan tipe mesin, dan/atau material suatu kendaraan bermotor menjadi tipe kendaraan bermotor untuk kepentingan sendiri atau perseroan.

Sementara untuk perubahan spesifikasi teknik utama kustomisasi kendaraan seperti rangka landasan, motor penggerak, sistem transmisi, sistem suspensi, sistem rem, jarak sumbu, lebar jejak, berat kendaraan bermotor, sumbu, roda dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

"IMI mengusulkan agar legalisasi kendaraan kustom dan kendaraan konversi berbahan bakar minyak ke bermotor listrik, tidak lagi berdasarkan nomor mesin, melainkan berdasarkan nomor sasis," tegas Bamsoet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Solusi menggunakan nomor sasis sangat tepat sebagai jalan keluar untuk legalitas kendaraan konversi. Mengingat saat ini, walaupun sudah memiliki dasar hukum berupa Permenhub 65/2020 dan Permenhub 15/2022, namun legalitas kendaraan konversi masih terbentur ketentuan adanya nomor mesin di STNK dan BPKB. Padahal kendaraan listrik tidak memiliki mesin," tambahnya.

Bamsoet juga menyebut hampir seluruh negara maju dunia tidak lagi memakai nomor mesin sebagai legalitas kendaraan, melainkan memakai nomor sasis.

Sebab itu, penyelesaian peraturan dan prosedur legalitas kendaraan kustom dan konversi sangat penting. Sehingga para modifikator dan builder bisa memiliki acuan yang jelas dalam memodifikasi dan mengkonversi kendaraan, agar bisa legal digunakan di jalan raya.

"Sekaligus menggairahkan industri kendaraan kustom yang saat ini sedang digandrungi berbagai negara dunia. Termasuk digandrungi Presiden Joko Widodo," kata Bamsoet.

Pilihan Editor: Insentif Kendaraan Listrik, Bambang Soesatyo Jelaskan Efeknya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

10 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

Penjelasan Bamsoet lulus S2 dahulu baru S1.


Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

21 jam lalu

Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mendukung langkah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sabtu (22/6/24)
Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

23 jam lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

1 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

Bamsoet mengaku sempat berbincang dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung DPR, Jakarta, tahun lalu.


Cerita Bamsoet Ajukan Gelar Guru Besar, Mengaku Temui Nadiem Sampaikan Keinginan

1 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Cerita Bamsoet Ajukan Gelar Guru Besar, Mengaku Temui Nadiem Sampaikan Keinginan

Bagaimana cerita Bamsoet ajukan gelar guru besar?


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

1 hari lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

1 hari lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.


Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Jadi Dosen Sejak 2013 tapi Sempat Tak Aktif

1 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Jadi Dosen Sejak 2013 tapi Sempat Tak Aktif

Bamsoet mengajukan gelar guru besar dan mengklaim telah mengikuti prosedur.


ARDIN Indonesia Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi Usaha

1 hari lalu

ARDIN Indonesia Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi Usaha

ARDIN Indonesia mendukung percepatan penyediaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.


Bisa Meningkatkan Ekonomi Nasional, Bamsoet Dukung Konser Bruno Mars di Jakarta

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, pendiri PK Entertainment Harry Sudarma dan Direktur Utama TEM Presents Samantha Tzolovos saat konferensi pers konser Bruno Mars, di Jakarta, Jumat (21/6/24).
Bisa Meningkatkan Ekonomi Nasional, Bamsoet Dukung Konser Bruno Mars di Jakarta

Bamsoet mendukung Promotor PK Entertainment dan TEM Presents yang akan menggelar konser Bruno Mars, di Jakarta International Stadium (JIS), pada 13-14 September 2024 mendatang.