Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Klaim Jasa Raharja Korban Kecelakaan dan Syaratnya Lengkap

Reporter

image-gnews
Rivan A. Purwantono, Direktur Utama Jasa Raharja
Rivan A. Purwantono, Direktur Utama Jasa Raharja
Iklan

TEMPO.CO, JakartaCara klaim asuransi Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan melengkapi berkas-berkas. Ahli waris dapat mengajukan permohonan santunan dengan menyerahkan dokumen data diri korban dan catatan yang diperoleh dari kantor polisi. 

Syarat Klaim Jasa Raharja

Dikutip dari laman indonesia.go.id, Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola asuransi bagi setiap pengguna jalan, meliputi penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan penumpang kendaraan pribadi. Namun, tidak semua kasus kecelakaan ditanggung asuransi. 

Korban yang berhak mendapatkan santunan adalah penumpang sah alat transportasi umum yang mengalami kecelakaan diri, penggunaan kendaraan umum seperti bus menyeberang dengan kapal feri akan diberi santunan ganda, serta jasad korban yang tidak ditemukan dengan penyelesaian berdasarkan putusan pengadilan negeri. 

Korban di luar angkutan umum dan setiap orang yang ditabrak juga berhak atas santunan. Sementara itu, syarat klaim Jasa Raharja korban kecelakaan yang terbukti melakukan tindak kejahatan, korban akibat bencana alam, dan terlibat dalam perlombaan kecepatan, maka tidak akan bisa dicairkan. 

Melansir publikasi dari jasaraharja.co.id, hak santunan akan gugur jika permintaan diajukan lebih dari 6 bulan semenjak kecelakaan maupun tidak ditagih dalam kurun waktu 3 bulan sesudah persetujuan Jasa Raharja. Santunan bakal diberikan kepada ahli waris dengan prioritas skala, meliputi:

  1. Janda atau duda sah.
  2. Anak-anak kandung sah.
  3. Orang tua sah.
  4. Apabila tiada ahli waris, akan diberi pengganti biaya penguburan kepada pihak yang melakukan. 

Jumlah Santunan Jasa Raharja

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 dan 16/PMK.10/2017 yang berlaku sejak 13 Februari 2017, jumlah santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, atau udara adalah sebagai berikut. 

1. Darat dan Laut

- Meninggal dunia: Rp 50 juta.

- Cacat tetap: maksimal Rp 50 juta.

- Perawatan: maksimal Rp 20 juta.

- Penggantian biaya penguburan (tidak ada ahli waris): Rp 4 juta.

- Manfaat tambahan pengganti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K): Rp 1 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Manfaat tambahan penggantian biaya mobil ambulans: Rp 500.000. 

2. Udara

- Meninggal dunia: Rp 50 juta.

- Santunan Jasa Raharja cacat tetap: maksimal Rp 50 juta.

- Perawatan: maksimal Rp 25 juta.

- Penggantian biaya penguburan (tidak ada ahli waris): Rp 4 juta.

- Manfaat tambahan pengganti biaya P3K: Rp 1 juta.

- Manfaat tambahan penggantian biaya sewa ambulans: Rp 500.000. 

Cara Klaim Jasa Raharja

Adapun langkah-langkah mengajukan permohonan santunan asuransi Jasa Raharja adalah sebagai berikut.

  1. Meminta surat keterangan kecelakaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Unit Lakalantas Polres setempat atau instansi serupa yang berwenang, misalnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau syahbandar di pelabuhan.
  2. Meminta surat keterangan rekam medis atau kematian dari rumah sakit.
  3. Membawa identitas korban (asli dan fotokopi), terdiri dari:
  • Kartu Keluarga (KK).
  • Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
  • Surat nikah (jika sudah menikah).
  1. Datang ke kantor Jasa Raharja dan mengisi:
  • Formulir klaim santunan Jasa Raharja.
  • Formulir keterangan singkat kronologi kesehatan.
  • Formulir kesehatan korban.
  • Keterangan ahli waris jika korban wafat.
  1. Menyerahkan formulir dan dokumen pendukung sebagai salah satu cara klaim Jasa Raharja.
  2. Bagi korban dalam perawatan medis, maka:
  • Laporan kepolisian beserta sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau laporan dari pihak yang memiliki kewenangan lainnya.
  • Bukti pembayaran perawatan dan obat-obatan asli dan sah dari rumah sakit.
  • Fotokopi KTP-el korban.
  • Surat kuasa dari korban (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi KTP korban penerima santunan.
  • Fotokopi surat rujukan jika pindah rumah sakit.
  1. Bagi korban luka-luka hingga cacat, maka:
  • Laporan polisi berupa sketsa TKP atau laporan lain dari pihak berwenang.
  • Keterangan cacat tetap dari dokter.
  • Fotokopi KTP korban.
  • Foto diri korban menunjukkan kondisi cacat tetap.
  1. Korban luka-luka kemudian wafat, maka:
  • Laporan polisi berupa sketsa TKP atau laporan lain dari pihak berwenang.
  • Surat kematian dari kelurahan atau rumah sakit.
  • Fotokopi KTP korban dan ahli waris santunan Jasa Raharja.
  • Fotokopi KK.
  • Fotokopi surat nikah.
  • Fotokopi akta kelahiran jika korban belum menikah.
  • Bukti pembayaran asli perawatan dan obat-obatan.
  • Fotokopi surat rujukan jika pindah rumah sakit.
  1. Korban wafat di TKP, maka:
  • Laporan polisi berupa sketsa TKP atau laporan lain dari pihak berwenang.
  • Surat kematian dari kelurahan atau rumah sakit.
  • Fotokopi KTP korban dan ahli waris.
  • Fotokopi KK.
  • Fotokopi surat nikah.
  • Fotokopi akta kelahiran jika korban belum menikah.
  1. Tunggu proses pencairan untuk menyelesaikan cara klaim Jasa Raharja. 

Pilihan editor: Survei FICO: Separuh Penduduk RI Menggelembungkan Pendapatan Saat Ajukan Kredit

MELYNDA DWI PUSPITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK: IFG Life Sudah Bayar Seluruh Klaim Jatuh Tempo yang Dialihkan dari Jiwasraya

4 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar konferensi pers soal Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
OJK: IFG Life Sudah Bayar Seluruh Klaim Jatuh Tempo yang Dialihkan dari Jiwasraya

OJK memastikan seluruh klaim polis asuransi Jiwasraya yang jatuh tempo telah dibayarkan oleh IFG Life.


BRI Insurance Bayarkan Klaim Nasabah Korban Kebakaran di Jayapura Selatan

5 hari lalu

BRI Insurance Bayarkan Klaim Nasabah Korban Kebakaran di Jayapura Selatan

BRI Insurance membayar klaim asuransi korban nasabah BRI yang tercover mikro BRI Insurance (BRINS) pada musibah kebakaran di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura.


Inilah 4 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

7 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Inilah 4 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan di Indonesia memiliki beberapa pengecualian dalam layanan yang ditanggungnya, termasuk untuk kasus kecelakaan lalu lintas.


Anggota Komisi IX DPR Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal KRIS: Akal-akalan untuk Akomodir Asuransi Swasta

10 hari lalu

Irma Suryani. antaranews.com
Anggota Komisi IX DPR Cecar Dirut BPJS Kesehatan soal KRIS: Akal-akalan untuk Akomodir Asuransi Swasta

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, makin menyusahkan rakyat dan merupakan akal-akalan pemerintah untuk mengakomodir asuransi swasta.


BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto di Kuartal I - 2024

13 hari lalu

BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto di Kuartal I - 2024

PT. BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance (BRINS) mencatatkan premi bruto di kuartal I 2024 sebesar Rp1,02 triliun atau tumbuh sebesar 40,49 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023 Rp 724 miliar secara year on year (yoy).


Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

26 hari lalu

Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

BPJS Kesehatan masih menerapkan iuran mandiri peserta kelas I sebesar Rp 150 ribu dan kelas II Rp 100 ribu.


Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

30 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

31 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Kolaborasi Menjadi Kunci Kecepatan Jasa Raharja Salurkan Santunan Korban Laka Bus Ciater

33 hari lalu

Kolaborasi Menjadi Kunci Kecepatan Jasa Raharja Salurkan Santunan Korban Laka Bus Ciater

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyerahkan santunan kepada 11 ahli waris korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus pariwisata di Desa Palasari, Kecamatan Ciater.


OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

33 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar konferensi pers tentang hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.