TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta untuk memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di lahan parkir gedung atau area perkantoran. Permintaan ini datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama dengan sejumlah asosiasi terkait.
"Mudah-mudahan yang kami rekomendasikan ini, pemerintah (membuat) solusi untuk bisa menyediakan tempat-tempat charging station. Investornya pasti akan datang untuk bisnis di situ," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Bobby Gofar Umar, dikutip dari Antara pada hari ini, Jumat, 23 Juni 2023.
Bobby menilai SPKLU merupakan infrastruktur penunjang yang penting dalam ekosistem kendaraan listrik. Apabila ketersediaan SPKLU ini sudah banyak, maka masyarakat tidak lagi menggantungkan pengisian daya kendaraan listrik di rumah saja.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto mengungkapkan bahwa jumlah SPKLU di Indonesia saat ini masih belum banyak. Jongkie mengatakan pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan SPKLU.
"Kalau ditambah nanti charging station ada di mana-mana, orang kan makin yakin untuk beli (kendaraan listrik)," jelas Jongkie.
PT PLN (Persero) sendiri telah membangun 616 unit SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan listrik negara ini menargetkan bisa membangun 300 ribu unit fasilitas pengisian daya kendaraan listrik untuk mencapai target net zero emission di Indonesia pada 2060.
DICKY KURNIAWAN | ANTARA
Pilihan Editor: Jadwal Moto2 Belanda: Pertamina Mandalika Tanpa Rider Andalannya
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
