Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko: Persyaratan Insentif Motor Listrik Bisa Diubah dan Ditiadakan

Reporter

image-gnews
Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko memberikan tanggapan terkait persyaratan insentif motor listrik yang diberikan pemerintah pada tahun ini. Menurut dia, kebijakan teersebut masih harus dikaji.

Mengingat, sampai saat ini minat masyarakat Indonesia masih rendah tehadap motor listrik. Situasi ini membuat pemerintah bersiap melakukan rapat untuk membahas perkembangan dari syarat insentif motor listrik.

Persyaratan pembelian subsidi motor listrik itu sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

"Jadi nanti seandainya pemerintah mengambil langkah bahwa karena pengertian subsidi disertai dengan persyaratan itu tidak menarik, kita akan mengubah itu dan ditiadakan," kata Moeldoko seperti dikutip Tempo.co dari Antara hari ini, Kamis, 13 Juli 2023.

Diketahui pemerintah telah memberikan keringanan sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik. Subsidi tersebut hanya berlaku untuk sepeda motor listrik yang memiliki T ingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen dengan kuota 200.000 unit.

Insentif motor listrik ini ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moeldoko menjelaskan bahwa persyaratan subsidi motor listrik tersebut akan terus dievaluasi secara berkala jika mendapati hambatan. Pria yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu juga berupaya melakukan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan soal pembelian sepeda motor listrik.

"Apakah dengan persyaratan itu menjadi hambatan. Terus yang kedua, upaya sosialisasi yang lebih gencar lagi. Karena sebagian mungkin belum tahu kebijakan ini. Tapi yang jelas daya serapnya masih rendah," tutup Moeldoko.

Pilihan Editor: Polri Bisa Kehilangan Rp 650 Miliar jika SIM Seumur Hidup Diberlakukan 

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

20 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

21 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika
Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas membahas mengenai rencana legalisasi kratom. Akan dipastikan masuk narkotika atau bukan.


Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

23 jam lalu

Tim hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto, Rony Talapessy dan tim mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Kedatangan mereka melaporkan atas penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, sebelumnya Rony juga melaporkan ke Dewas KPK karena hal tersebut yang dinilai tidak benar, mengingat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

Hasto diperiksa KPK pada Senin 10 Juni 2024 dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

11 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


Listrik Padam Berhari-hari di Sumatera, Moeldoko: Memang Perlu Penguatan Kapasitas

13 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Listrik Padam Berhari-hari di Sumatera, Moeldoko: Memang Perlu Penguatan Kapasitas

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pemadaman listrik berhari-hari di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera belakangan ini.


Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

16 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Kasus Jiwasraya dan Asabri kembali diperbincangkan seiring pemberlakuan potong gaji 3 persen untuk Tapera. Moeldoko yakin tak akan seperti Asabri.


Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Tetap Dilanjutkan Meski Diprotes Pekerja dan Pengusaha

16 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Tetap Dilanjutkan Meski Diprotes Pekerja dan Pengusaha

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sampaikan alasan pemerintah jalankan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) meski diprotes pekerja dan pengusaha.


Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

17 hari lalu

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatannya.


Ramai soal Tapera, Basuki Hadimuljono: Banyak Sekali Usulan

17 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sambutan saat upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat 24 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Bayu Pratama
Ramai soal Tapera, Basuki Hadimuljono: Banyak Sekali Usulan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali mengomentari ramai kontroversi soal pemotongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).


Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

17 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

Moeldoko mendukung secara penuh terhadap iuran Tapera bagi seluruh pekerja. Ia sangat yakin tak akan berakhir seperti kasus korupsi Asabri.