Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan Baru Insentif Motor Listrik Direncanakan 1 KTP, 1 Unit

Reporter

image-gnews
Pengunjung tengah melihat sepeda motor listrik di arena Jakarta Fair Kemayoran, Jumat 7 Juli 2023. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp350 miliar tersebut akan disalurkan untuk subsidi motor listrik sebanyak 50.000 unit. Anggaran sebesar Rp350 miliar ini merupakan bagian dari pagu indikatif Kemenperin tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun yang kemudian diusulkan untuk ditambah sebesar Rp1,025 triliun menjadi Rp4,78 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Pengunjung tengah melihat sepeda motor listrik di arena Jakarta Fair Kemayoran, Jumat 7 Juli 2023. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa anggaran senilai Rp350 miliar tersebut akan disalurkan untuk subsidi motor listrik sebanyak 50.000 unit. Anggaran sebesar Rp350 miliar ini merupakan bagian dari pagu indikatif Kemenperin tahun 2024 sebesar Rp3,76 triliun yang kemudian diusulkan untuk ditambah sebesar Rp1,025 triliun menjadi Rp4,78 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginformasikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun perubahan kebijakan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya adalah aturan baru insentif motor listrik.

Agus Gumiwang menjelaskan bahwa penerima insentif motor listrik hanya berlaku satu KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dengan kata lain, satu orang hanya boleh membeli satu unit motor listrik dengan subsidi.

"Berkaitan dengan program yang sudah kita berikan (yaitu) bantuan pemerintah, kita evaluasi. Jadi, apa berkaitan dengan requirement atau syarat yang sebelumnya ditetapkan,” kata dia seperti dikutip Tempo.co dari kantor berita Antara hari ini, Selasa, 1 Agustus 2023.

“Itu nanti akan kita hapuskan, jadi yang mendapat bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan roda dua berbasis NIK atau KTP itu cuma boleh beli 1 motor listrik," tambah Menperin. "Satu motor, satu NIK segera."

Evaluasi aturan insentif motor listrik ini sengaja dilakukan karena lemahnya minat beli masyarakat. Berdasarkan laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), per 27 Juli 2023, masih ada sisa kuota 198.791 unit motor listrik yang belum tersalurkan.

Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 200 ribu motor listrik baru harus terjual tahun ini melalui program insentif kendaraan listrik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain memperbarui aturan insentif motor listrik, pemerintah juga akan mengevaluasi subsidi mobil listrik di Indonesia. Saat ini pemilik mobil listrik hanya diminta membayar pajak pertambahan ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 1 persen.

"Setelah adanya kebijakan pemerintah itu, saya rasa naik menjadi 174 persen untuk mobil listrik roda empat di mana pesertanya baru Wuling dan Ionic 5. Nah, kalau evaluasinya, nanti kami, pemerintah akan melihat bagaimana mempermudah termasuk restitusi, itu juga yang kedua," jelas Agus.

Pilihan Editor: Juara di WorldSSP300 Ceko, Aldi Satya Mahendra Ikuti Jejak Galang Hendra

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Pertekstilan Indonesia Sebut Aturan Impor Anak Emaskan Importir Umum

3 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) buruk. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Pertekstilan Indonesia Sebut Aturan Impor Anak Emaskan Importir Umum

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai aturan impor menganakemaskan importir umum dengan menghapus ketentuan pertimbangan teknis (pertek).


Inilah 5 Aturan Baru di Euro 2024 yang Perlu Anda Ketahui

3 hari lalu

Pemain Italia Nicolo Barella membobol gawang Albania yang dikawal Thomas Strakosha dalam pertandingan Grup B Euro 2024 di Dortmund BVB Stadion, Dortmund, 16 Juni 2024. REUTERS/Leon Kuegeler
Inilah 5 Aturan Baru di Euro 2024 yang Perlu Anda Ketahui

Gelaran Euro 2024 di Jerman menghadirkan aturan-aturan baru. Apa saja?


Smelter Nikel ITSS Kerap Meledak, Menperin Cek Ketaatan Regulasi Perusahaan

4 hari lalu

Kemenaker dan Kemenko Investasi dan Kemaritiman berbeda dalam melihat kecelakaan kerja di smelter nikel ITSS yang berlokasi di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Smelter Nikel ITSS Kerap Meledak, Menperin Cek Ketaatan Regulasi Perusahaan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang akan cek ketaatan regulasi PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) karena insiden smelter meledak.


Palsukan KTP hingga KK, Buronan Thailand Chaowalit Terancam Dijerat Pidana Pemalsuan Identitas

17 hari lalu

Sosok Chaowalit Thongduang alias Pang Na-Node alias Sulaiman. Buronan Thailand yang ditangkap Polri pada Kamis, 30 Mei 2024 di Apartemen Kembar, Bali. Tempo/Yohanes Maharso.
Palsukan KTP hingga KK, Buronan Thailand Chaowalit Terancam Dijerat Pidana Pemalsuan Identitas

Chaowalit menggunakan nama samaran Sulaiman, warga Aceh, dan memiliki KTP, Kartu Keluarga, hingga Akta Kelahiran.


Tarik Ulur Penerapan Pembelian Gas 3 Kg dengan KTP, Berlaku 1 Juni 2024

20 hari lalu

Warga antre untuk membeli tabung gas LPG 3kg di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Pemerintah daerah setempat bersama Pertamina menggelar operasi pasar murah dengan Harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung untuk mengatasi kelangkaan LPG 3kg yang terjadi sejak satu bulan terakhir. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Tarik Ulur Penerapan Pembelian Gas 3 Kg dengan KTP, Berlaku 1 Juni 2024

Pemerintah telah umumkan peraturan pembelian gas 3 Kg dengan KTP sejak Januari 2023. Hingga segera diterapkan lusa, 1 Juni 2024.


Cara Batasi Pembelian LPG 3Kg: dari Cap 'Hanya untuk Masyarakat Miskin' sampai Pakai KTP

21 hari lalu

Ilustrasi tabung gas 3 kg (TEMPO/YUDONO)
Cara Batasi Pembelian LPG 3Kg: dari Cap 'Hanya untuk Masyarakat Miskin' sampai Pakai KTP

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengerem jatuhnya gas LPG 3 kilogram bersubsidi ke ang tak berhak, termasuk pembelian dengan KTP mulai 1 Juni


Dukcapil Jaksel Ajukan Penonaktifan 8.112 NIK KTP DKI

22 hari lalu

Ilustrasi KTP. Shutterstock
Dukcapil Jaksel Ajukan Penonaktifan 8.112 NIK KTP DKI

Sudin Dukcapil Jakarta Selatan mengajukan penonaktifan 8.112 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Per 1 Juni 2024, Beli LPG 3 Kilogram Wajib Pakai KTP

22 hari lalu

Agen gas tengah menata gas LPG ukuran 3 kg di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. Salah satu cara yang akan ditempuh yaitu membatasi pendistribusian LPG dari sub-penyalur ke pengecer maksimal 20 persen dari alokasi sub-penyalur per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke Pertamina. TEMPO/Tony Hartawan
Per 1 Juni 2024, Beli LPG 3 Kilogram Wajib Pakai KTP

Dirut Pertamina Patra Niaga mengatakan mulai 1 Juni, pembelian LPG 3 kilogram wajib menggunakan KTP dan akan dicatat di tiap pangkalan


Korlantas Polri Bakal Samakan Nomor SIM dengan NIK KTP Tahun Depan

25 hari lalu

Ilustrasi SIM A dan SIM C. Foto : Instagram
Korlantas Polri Bakal Samakan Nomor SIM dengan NIK KTP Tahun Depan

Wacana nomor SIM menggunakan NIK ini juga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi duplikasi kepemilikan SIM.


Pemerintah Siapkan Dana US$ 455 Juta untuk Subsidi Motor Listrik

27 hari lalu

Sejumlah pengendara sepeda motor listrik bersiap mengikuti riding bareng Motoe RI-1 di Jakarta, Ahad, 28 Januari 2024. Parade motor listrik yang digelar Gotion Indonesia dan Elektrik Rakyat Indonesia tersebut untuk mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat mengenai solusi transportasi ramah lingkungan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemerintah Siapkan Dana US$ 455 Juta untuk Subsidi Motor Listrik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyiapkan dana sebesar US$ 455 juta untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik.