Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Pengisian Daya Listrik di SPKLU Sudah Ditetapkan, Berapa Besarannya?

Reporter

image-gnews
PLN SPKLU Manokwari dipersiapkan untuk penuhi kebutuhan pengisian baterai mobil listrik. (Foto: PLN)
PLN SPKLU Manokwari dipersiapkan untuk penuhi kebutuhan pengisian baterai mobil listrik. (Foto: PLN)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan biaya pengisian daya listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Besaran biayanya pun berbeda-beda, tergantung teknologi SPKLU apa yang digunakan.

Penetapan tarif ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU. Kepmen ini sengaja dikeluarkan sebagai langkah mempercepat ekosisem kendaraan listrik di Indonesia.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Havidh Nazif saat Sosialisasi Tarif dan Biaya Layanan Untuk Percepatan Pengembangan Charging Station di Jakarta.

"Biaya layanan itu akan membuat keekonomian daripada badan usaha untuk men-trigger investasi SPKLU ini akan lebih baik," kata dia seperti dikutip Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Selasa, 1 Agustus 2023.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa SPKLU dengan teknologi fast charging akan dikenakan biaya maksimal Rp 25 ribu. Sedangkan biaya pengisian daya SPKLU ultrafast charging maksimalnya mencapai Rp 57 ribu. Itu berlaku untuk sekali charging.

"Jadi, di Kepmen ESDM 182 Tahun 2023, di sini kalau kami rangkum bagaimana untuk SPKLU yang mempunyai teknologi fast charging itu biaya layanan maksimumnya Rp 25.000, kemudian untuk ultrafast charging itu biaya layanan yang boleh dibebankan kepada konsumen sebesar Rp 57.000," jelas dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian ESDM mengatakan bahwa tarif tenaga listrik ini menggunakan faktor pengali N paling tinggi sebesar 1,5 atau Rp 2.467 per kWh. Biaya tersebut merupakan insentif bagi Badan Usaha SPKLU. Tarif itu nantinya akan dievaluasi setiap dua tahun untuk melihat keekonomian dan kewajaran biaya.

Terlepas dari itu, Havidh menginformasikan bahwa saat ini jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai sekitar 60 ribu unit. "Jadi, sekitar 15.000 itu adalah mobil penumpang dan 47.000 roda dua,” ucap dia.

“Tentu hal ini terus tumbuh dan dari catatan kajian pertumbuhan itu akan bergerak di angka 6-10 persen setiap tahunnya. Di sini tentu kami terus melihat dari sisi penyiapan infrastruktur, kenyamanan orang beralih itu juga menjadi fokus dan bagian bagaimana pemerintah bisa berperan untuk itu," tutup dia.

Pilihan Editor: Juara di WorldSSP300 Ceko, Aldi Satya Mahendra Ikuti Jejak Galang Hendra

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Luhut mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dimulai dari Rp20 triliun


Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

2 hari lalu

HP dengan wireless charging. Foto: Canva
Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan wireless charging.


Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

Anggaran Kemendikbud tahun depan dipangkas, berdampak pada alokasi untuk PTN yang ikut turun. Penerimaan dari UKT tetap, dan biaya operasional membengkak. Kemendikbud sebut ada disparitas biaya PTN pada 2025 sebesar Rp 41 triliun.


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

3 hari lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


PLN Siagakan 1.470 SPKLU di 1.028 Titik selama Libur Idul Adha, Tersebar di 1.028 Titik

5 hari lalu

PLN ikut meramaikan pameran PEVS (Periklindo Electric Vehicle Show) 2023 pada 17-21 Mei 2023. PLN melakukan edukasi kepada masyarakat agar beralih ke kendaraan listrik. FOTO: TEMPO/Erwan Hartawan
PLN Siagakan 1.470 SPKLU di 1.028 Titik selama Libur Idul Adha, Tersebar di 1.028 Titik

PLN menyiagakan 1.470 SPKLU yang tersebar di 1.028 titik di seluruh Indonesia selama libur Idul Adha.


PLN Siagakan 1.470 SPKLU selama Libur Idul Adha 2024

5 hari lalu

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kiri) didampingi General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Agus Kuswardoyo (kanan) melakukan peninjauan SPKLU pada rest area km 626B Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
PLN Siagakan 1.470 SPKLU selama Libur Idul Adha 2024

Informasi mengenai lokasi SPKLU dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi PLN Mobile.


Libur Idul Adha, PLN Sediakan 74 SPKLU Tersebar di Bali

5 hari lalu

Pemudik mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero) di Rest Area KM 130A Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Indramayu, Jawa Barat, Minggu 16 April 2023. PLN menyediakan sebanyak 616 unit SPKLU di 237 lokasi, mulai dari jalan tol hingga di pelabuhan dengan tiga jenis pengisian daya, seperti medium charging, fast charging, hingga ultrafast charging untuk melayani pengguna kendaraan listrik pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Libur Idul Adha, PLN Sediakan 74 SPKLU Tersebar di Bali

Saat ini terdapat SPKLU Ultra Fast Charging, antara lain 12 unit yang berkapasitas 200 kilowatt (kW) dan enam unit SPKLU sebesar 60 kW.


Menhub Budi Karya: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Pakai Kendaraan Listrik

6 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Menhub Budi Karya: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Pakai Kendaraan Listrik

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan tamu-tamu VIP untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN harus menggunakan kendaraan listrik.


Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

10 hari lalu

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. (Foto: IEMS)
Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kepala BRIN menilai ekosistem kendaraan listrik di dunia, termasuk Indonesia, masih belum matang karena keterbatasan teknologi.


Atasi Imigran Ilegal, Trump Janji Akan Terapkan Tarif terhadap Negara-negara Pemasok

15 hari lalu

Gestur Mantan Presiden AS Donald Trump setelah dinyatakan dinyatakan bersalah atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis selama persidangannya di Pengadilan Kriminal Manhattan, 30 Mei 2024 di New York City. REUTERS/Andrew Kelly
Atasi Imigran Ilegal, Trump Janji Akan Terapkan Tarif terhadap Negara-negara Pemasok

Donald Trump mengatakan mungkin mengenakan tarif terhadap negara-negara, termasuk Cina, yang tidak mengekang aliran imigran ilegal ke AS