Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Mobil Hybrid Akan Ditambah, Apa Pertimbangannya?

Reporter

image-gnews
Mesin Mobil Hybrid. Shuttertock.com
Mesin Mobil Hybrid. Shuttertock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk memberi tambahan insentif mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV). Itu dipertimbangkan karena mobil hybrid dinilai mampu mengurangi emisi karbon hingga 49 persen.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier. Ia mengatakan bahwa dasar pemberian insentif adalah emisi karbon yang dikeluarkan mobil hybrid.

Menurut dia, semakin rendah emisi yang dikeluarkan, maka mobil hybrid layak diberikan insentif. Namun sampai saat ini Taufiek Bawazier belum merumuskan rencana insentif mobil hybrid tersebut.

“Sebetulnya kami sudah inisiasi, analisis ke depan sampai 2060 itu adalah carbon reduction artinya yang diukur adalah sampai berapa besar industri atau manufaktur menghasilkan suatu produk yang mampu menurunkan emisi karbon,” kata dia, dikutip Tempo.co dari Antara.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika jenis kendaraan tertentu mampu menurunkan emisi karbon dari ambang batas yang ditentukan, maka mobil tersebut harus mendapatkan reward berupa insentif.

Agar bisa menerapkan insentif mobil hybrid, kata Taufiek, pemerintah perlu melakukan semacam survey untuk mendata setiap produk untuk menentukan ambang batas rata-rata yang bisa digunakan sebagai acuan penurunan emisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami tidak tahu persis perusahaan A, B, C, D, produknya maka kita perlu sensus setiap produk perusahaan A, B, C, D, dia punya produk apa dan average threshold yang bisa kita gunakan untuk nasional itu seperti apa dan kita benchmark dengan negara lain,” katanya.

Sementara itu, pengamat otomotif LPEM Universitas Indonesia Riyanto menyebutkan bahwa mobil hybrid lebih cocok digunakan di era transisi menuju elektrifikasi. Karena harga mobil hybrid cenderung lebih murah dibandingkan dengan mobil listrik.

Pilihan Editor: Momen Ridwan Kamil Kunjungi Kantor Pusat Wuling di Cina

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


2 Tahun Perang di Ukraina , Rusia Bertanggung Jawab untuk Emisi Karbon 175 Ton

15 jam lalu

Asap mengepul di atas kota setelah serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Kyiv, Ukraina, Senin, 10 Oktober 2022. Rusia membom kota-kota di seluruh Ukraina pada Senin pagi, menewaskan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur dalam serangan balas dendam yang jelas setelah ledakan di jembatan Krimea. REUTERS/Oleksandr Klymenko
2 Tahun Perang di Ukraina , Rusia Bertanggung Jawab untuk Emisi Karbon 175 Ton

Dua tahun pertama perang Rusia di Ukraina ditaksir telah dan akan menyebabkan emisi gas rumah kaca sebesar ekuivalen 175 ton karbon dioksida.


Kementerian Energi Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon 130 Juta Ton Melalui Efisiensi Energi

4 hari lalu

(Dari kiri) Koordinator Program Studi Sustainable Energy and Environment (SEE) Swiss German University (SGU), Evita H. Legowo, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiyani Dewi, Sekretaris Direktoral Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Noer Adi Wardojo dan Dekan Fakultas Science and Tecnology SGU Samuel P Kusumocahyo saat menghadiri talkshow SGU Sustainable Talk di SGU, Kota Tangerang, Jumat, 14 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Kementerian Energi Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon 130 Juta Ton Melalui Efisiensi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penurunan emisi karbon 130 juta ton melalui efisiensi energi.


Campuran Limbah Plastik Diaplikasikan untuk Pengaspalan Jalan di Kota Deltamas Cikarang

15 hari lalu

Ilustrasi pembuatan jalan aspal.[pxfuel.com]
Campuran Limbah Plastik Diaplikasikan untuk Pengaspalan Jalan di Kota Deltamas Cikarang

Rencananya campuran limbah plastik untuk pengaspalan jalan diaplikasikan sepanjang 12,2 kilometer di Kota Deltamas Cikarang.


Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

21 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

Pemerintah baru saja mengesahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK baru di sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi. Salah satunya di BSD, Tangerang


Pupuk Kujang Klaim Produksi 50 Ribu Ton CO2 Cair per Tahun

22 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Kujang Klaim Produksi 50 Ribu Ton CO2 Cair per Tahun

Pupuk Kujang mengklaim menjadi penghasil karbon dioksida atau CO2 cair terbesar di Indonesia


ASN Mulai Pindah ke IKN setelah 17 Agustus 2024, Ombudsman: Pemerintah Wajib Penuhi Kebutuhan Dasar

29 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
ASN Mulai Pindah ke IKN setelah 17 Agustus 2024, Ombudsman: Pemerintah Wajib Penuhi Kebutuhan Dasar

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih berpendapat dorongan insentif memberikan tawaran baik bagi ASN yang pindah.


Terkini: Luhut Tawarkan Dua Investasi Potensial ke Elon Musk, Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai

29 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersalaman dengan CEO Tesla Inc. Elon Musk saat berkunjung ke pabrik perakitan kendaraan listrik Tesla Inc, di Austin, Texas, Amerika Serikat, 26 April 2022. Foto/Istimewa
Terkini: Luhut Tawarkan Dua Investasi Potensial ke Elon Musk, Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia.


Kemenperin Tak Tahu Isi Ribuan Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan: Tanya Bea Cukai

30 hari lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Kinerja ekspor Indonesia lanjut menguat 16,40 persen atau sebesar USD 22,43 miliar pada bulan Maret 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenperin Tak Tahu Isi Ribuan Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan: Tanya Bea Cukai

Menurut Jubir Kemenperin, adanya temuan ribuan kontainer atau peti kemas tertahan itu tidak mempengaruhi rantai pasok dalam negeri


Disinggung Soal Pertek, Kemenperin Kritik Balik Kemendag Soal Penerbitan Persetujuan Impor

30 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu, 19 Mei 2024. Tujuh komoditas yang tak lagi diperlukan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian yaitu, barang elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, tas, dan katup. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Pertek, Kemenperin Kritik Balik Kemendag Soal Penerbitan Persetujuan Impor

Pihak Kemenperin temukan perbedaan data yang cukup signifikan antara jumlah pertek dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Kemendag


Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

30 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif dan jajarannya melakukan konferensi pers di Ruang Rajawali, Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan pada Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemenperin Pastikan Tak Ada Keluhan dari Pelaku Usaha saat Pertek Berlaku

Kemenperin memastikan sejak regulasi terkait pertimbangan teknis (Pertek) yang mengatur impor berlaku, tidak ada keluhan dari pelaku industri