Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Rangka eSAF Keropos dan Patah, AHM Harus Lakukan Recall?

image-gnews
Rangka Esaf motor Honda yang patah. INSTAGRAM/@Infodepok_id
Rangka Esaf motor Honda yang patah. INSTAGRAM/@Infodepok_id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, ramai diperbincangkan soal rangka Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) pada motor Honda yang disebut keropos dan mudah patah. Lantas, apakah PT Astra Honda Motor (AHM) perlu melalukan penarikan kembali atau recall terhadap motor dengan rangka eSAF itu?

Kepala Bagian Publikasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mengatakan bahwa AHM perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah perlu dilakukan recall atau tidak.

Agus menuturkan ada dua kemungkinan yang terjadi pada keroposnya rangka eSAF motor Honda tersebut. Pertama adalah rangka tersebut mudah karat yang terjadi kasuistik geografis, karena kondisi alam dengan tingkat kadar garam tinggi.

"Kedua, hal itu terjadi secara masif, yang berarti ada masalah pada material sasis kendaraan. Untuk kemungkinan yang kedua ini, produsen bisa melakukan recall," kata Agus saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu, 23 Agustus 2023.

Agus juga menjelaskan bahwa ada dua jenis recall terkait produk, yakni voluntary recall dan mandatory recall. Voluntary recall ini dilakukan oleh pabrikan atau industri karena adanya cacat produk yang baru diketahui setelah kendaraan dipasarkan.

Sementara, untuk mandatory recall dilakukan oleh otoritas keselamatan transportasi. Recall jenis ini menyangkut aspek keselamatan karena banyaknya laporan terjadinya kecelakaan produk sejenis.

"Tapi di Indonesia sejauh ini belum ada lembaga khusus yang mengawasi produk otomotif yang beredar. Ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk membentuk badan tersebut atau memperluas kewenangan lembaga atau kementerian untuk meminta produsen melakukan recall," jelas Agus.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa AHM perlu melakukan investigasi terkait permasalah rangka eSAF yang keropos dan mudah patah.

"Pihak manajemen Honda harus melakukan investigasi kejadian tersebut, apakah kejadian tersebut bersifat kasuistik atau sistemik, untuk membuktikan apakah kejadian itu karena faktor cacat produk atau faktor lainnya,” ucap Tulus kepada Tempo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, Honda harus memberikan penjelasan merinci terkait kejadian rangka eSAF keropos ini. Hal tersebut sebagai bentuk memberikan kepastian dan rasa aman kepada konsumen.

“Jika memang kejadian itu bermula dari cacat produk, maka pihak Honda harus memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada konsumen. Jika ditemukan adanya cacat produk dengan kemungkinan bersifat masif, maka perlu adanya recall produk dari pasaran,” ujarnya.

Permasalahan pada rangka eSAF Honda ini viral di sosial media setelah video kasusnya beredar. Padahal, rangka jenis ini merupakan inovasi terbaru Honda diklaim memiliki banyak kelebihan terkait efisiensi konsumsi bahan bakar dan performa.

AHM mengklaim rangka ini dibuat 8 persen lebih ringan dibandingkan dengan model sebelumnya. Karena lebih ringan, membuat motor matik yang menggunakan rangka tersebut menjadi lebih lincah dari sebelumnya.

Rangka ini pertama kali diperkenalkan tahun 2019 melalui skuter matik (skutik) Genio. Saat ini ada beberapa skutik Honda yang menggunakan rangka eSAF ini, yakni Genio, BeAT, Scoopy, dan Vario 160.

Pilihan Editor: Kasus Rangka eSAF Honda Keropos, YLKI: Harus Segera Diinvestigasi

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).


Cerita Warga Lampung Terdampak Pemadaman Listrik Pulau Sumatera: Tak Bisa Mencuci Baju, Kehilangan Sinyal, dan Berharap Kompensasi

5 hari lalu

Foto udara kondisi sebagian permukiman yang mengalami pemadaman listrik bergilir di Kelurahan Pisang, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Rabu 5 Juni 2024. PLN UID Sumbar menyatakan kondisi kelistrikan di provinsi itu hampir 60 persen atau lebih dari 900 ribu pelanggan telah kembali menyala pascagangguan kelistrikan yang terjadi pada jaringan transmisi di Sumatera bagian selatan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Cerita Warga Lampung Terdampak Pemadaman Listrik Pulau Sumatera: Tak Bisa Mencuci Baju, Kehilangan Sinyal, dan Berharap Kompensasi

Aliran listrik di Kabupaten Lambung Tengah dikabarkan telah kembali normal pasca pemadaman listrik berkepanjangan pada Selasa, 4 Juni 2024.


YLKI Dorong PLN Bayarkan Kompensasi kepada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumatera

7 hari lalu

Pekerja merapikan susunan sepatu di salah satu toko yang menggunakan penerangan tambahan saat pemadaman listrik di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Jaringan listrik PLN di lima Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemadaman serentak akibat adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/Nova Wahyudi
YLKI Dorong PLN Bayarkan Kompensasi kepada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumatera

PLN harus bergerak cepat dan memberikan kompensasi kepada konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku.


Harga Honda Stylo 160 2024 dan Spesifikasi Lengkapnya

7 hari lalu

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan motor matic stylo 160 yang dibanderol mulai dari Rp 27 jutaan. astra-honda.com
Harga Honda Stylo 160 2024 dan Spesifikasi Lengkapnya

Berikut ini harga Honda Stylo 160 2024 dengan warna yang unik dan kekinian serta spesifikasinya. Harga mulai Rp27 jutaan.


Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

YLKI menilai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menggantikan sistem kelas di BPJS Kesehatan bakal menghadirkan kasta baru


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

27 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

29 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

29 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

Jokowi akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, 3 BPJS


YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

29 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

YLKI mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan


Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

43 hari lalu

Ilustrasi bea cukai. Shutterstock
Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.