Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buntut Rangka eSAF Keropos, YLKI Minta Dirikan Pengawas Produk Otomotif

image-gnews
Rangka Esaf motor Honda yang patah. INSTAGRAM/@Infodepok_id
Rangka Esaf motor Honda yang patah. INSTAGRAM/@Infodepok_id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perlu adanya lembaga khusus yang bertugas mengawasi peredaran produk otomotif di Tanah Air. Ini merupakan buntut dari kasus rangka eSAF keropos (Enhanced Smart Architecture Frame) pada motor Honda.

Kepala Bagian Publikasi YLKI Agus Sujatno mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang mengawasi peredaran produk otomotif. Lembaga ini perlu dibentuk untuk mengawasi produk-produk otomotif yang dipasarkan di Tanah Air.

"Ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk membentuk badan tersebut atau memperluas kewenangan lembaga atau kementerian untuk meminta produsen melakukan recall," ujar Agus saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu, 23 Agustus 2023.

Memang saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang mengawasi peredaran kendaraan di pasaran, termasuk untuk memerintahkan sebuah pabrikan melakukan penarikan kembali atau recall.

Tidak seperti di Amerika Serikat yang memiliki lembaga National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Mereka bertindak sebagai lembaga keselamatan transportasi di Negeri Paman Sam.

NHTSA memiliki tugas menetapkan standar keselamatan kendaraan bermotor, pencegahan terhadap pencurian kendaraan, memerintahkan produsen untuk melakukan recall, hingga memberikan lisensi bagi produsen dan importir kendaraan.

Di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan aturan terkait recall mobil dan motor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2018. Beleid tersebut mengatur tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, menggantikan Keputusan Menteri (KM) No. 9 tahun 2004.

Dalam aturan tersebut, penarikan kembali bagi produk yang bermasalah sudah mulai terbuka dilakukan produsen otomotif. Soal recall tertuang pada BAB XIII tentang Ketentuan Lain-lain, sementara untuk recall terperinci bakal diterbitkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan secara khusus. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut adalah ketentuan recall berdasarkan Permenhub Nomor 33/2018 Ayat 6 Pasal 79.

Pasal 79

  • Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.
  • Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Cacat desain; atau Kesalahan produksi.
  • Terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan. 
  • Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal. 
  • Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri. 
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa recall produk perlu dilakukan apabila adanya cacat. Recall ini harus dilakukan dengan sendirinya oleh produsen jika sudah menemukan banyak bukti soal kecacatan produk.

"Tidak perlu diminta, bisa inisiatif sendiri. Banyak yang sudah melakukan di sektor otomotif, tapi bersifat tertutup," ujar Tulus kepada Tempo.

Pilihan Editor: Tilang Uji Emisi Mulai Dicoba di Jakarta pada 25 Agustus 2023

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AAKI Serukan Penelitian dan Edukasi Untuk Produk Konsumsi Rendah Risiko

2 hari lalu

Seminar rutin Indonesia Policy Analyst Forum (IPAF) bertajuk
AAKI Serukan Penelitian dan Edukasi Untuk Produk Konsumsi Rendah Risiko

AAKI tekankan penting memperkuat analisis risiko dan edukasi publik mengenai produk konsumsi agar mendorong kebiasaan gaya hidup yang lebih baik pada masyarakat.


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).


Harga Honda Stylo 160 2024 dan Spesifikasi Lengkapnya

10 hari lalu

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan motor matic stylo 160 yang dibanderol mulai dari Rp 27 jutaan. astra-honda.com
Harga Honda Stylo 160 2024 dan Spesifikasi Lengkapnya

Berikut ini harga Honda Stylo 160 2024 dengan warna yang unik dan kekinian serta spesifikasinya. Harga mulai Rp27 jutaan.


Inilah Produk yang Tidak Perlu Sertifikasi Halal

11 hari lalu

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Inilah Produk yang Tidak Perlu Sertifikasi Halal

Tidak semua produk atau bahan yang beredar dikenai kewajiban sertifikasi halal.


Sukses Besar! Road to IMX 2024: Community Meet Up Mendulang Antusiasme Tinggi

19 hari lalu

Road to IMX 2024: Community Meet Up
Sukses Besar! Road to IMX 2024: Community Meet Up Mendulang Antusiasme Tinggi

Roadshow series kali ini mengajak para komunitas untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan IMX 2024 Big Bang.


Dukung Pembalap Muda, Pertamina - Mandalika Racing Series Berkolaborasi

25 hari lalu

Dukung Pembalap Muda, Pertamina - Mandalika Racing Series Berkolaborasi

Ajang ini adalah bukti nyata bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan stakeholder, kita dapat membangun masa depan yang gemilang


Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

27 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

YLKI menilai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menggantikan sistem kelas di BPJS Kesehatan bakal menghadirkan kasta baru


Wajib Dimiliki Pelaku Usaha, Begini Syarat dan Cara Membuat Sertifikat Halal

36 hari lalu

Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Wajib Dimiliki Pelaku Usaha, Begini Syarat dan Cara Membuat Sertifikat Halal

Kementerian Agama akan melarang izin edar produk yang tidak memiliki sertifikat halal.


Otoritas Otomotif AS Investigasi 2 Juta Mobil Tesla yang Direcall, Sebab...

45 hari lalu

Tesla Logo (www.autoevolution.com)
Otoritas Otomotif AS Investigasi 2 Juta Mobil Tesla yang Direcall, Sebab...

Investigasi baru NHTSA berfokus pada pembaruan perangkat lunak dari Tesla untuk memperbaiki masalah ini pada bulan Desember.


Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian ESDM Gandeng Kemendikbudristek

46 hari lalu

Beberapa hasil konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik dari mekanik PT Trimentari Niaga (BRT) dalam acara Electric Vehicle (EV) Funday di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Ahad, 18 Desember 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian ESDM Gandeng Kemendikbudristek

Kementerian ESDM menggandeng Kemendikbudristek untuk mengakselerasi program konversi sepeda motor listrik.