Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Rangka eSAF, Kemendag Minta AHM Prioritaskan Konsumen

image-gnews
Bercak kuning di rangka eSAF (TEMPO/ Erwan Hartawan)
Bercak kuning di rangka eSAF (TEMPO/ Erwan Hartawan)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan RI meminta PT Astra Honda Motor (AHM) untuk memprioritaskan konsumen. Permintaan itu dilontarkan setelah kasus rangka eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) yang diduga patah menjadi perbincangan publik.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah melakukan pertemuan dengan AHM untuk meminta klarifikasi terkait kasus rangka eSAF ini. Plt. Dirjen PKTN Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya berwenang melakukan pembinaan dan edukasi kepada pihak perusahaan.

"Hal ini untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pelaku usaha serta perlindungan dan pemulihan hak konsumen yang dirugikan. Dalam hal ini, konsumen yang rangka eSAF-nya rusak," kata Moga, dikutip dari Tempo.co hari ini, Senin, 28 Agustus 2023.

Dalam pertemuan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Agustus 2023, Moga meminta AHM untuk selalu memprioritaskan hak konsumen sebagai penyelenggara perlindungan konsumen. Menurutnya, penyelenggara perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen Indonesia.

"Konsumen yang rangka eSAF-nya rusak dapat langsung melapor ke AHM melalui berbagai kanal yang tersedia," ucapnya.

Direktur Produksi AHM David Budiono mengatakan bahwa pihaknya telah menggunakan rangka eSAF ini sejak 2019, dan rangka ini diklaim telah lulus proses pengujian dari instansi pembina, bahkan telah diekspor ke beberapa negara.

Memang, AHM juga pernah menerima aduan konsumen yang mengalami kendala atas penggunaan rangka eSAF. Namun, David mengklaim bahwa masalah tersebut telah diselesaikan di bengkel-bengkel resmi Honda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

David juga mengatakan AHM telah melakukan investigasi terhadap motor konsumen yang rangka eSAF-nya mengalami keropos dan patah. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa rangka motor tersebut patah karena sering terkena air laut dan motor tersebut merupakan produk lama dan bukan menggunakan rangka jenis eSAF.

Lebih lanjut, David juga menjelaskan bahwa masalah karat yang menempel pada rangka motor Honda merupakan silikat yang berfungsi melapisi hasil pengelasan. Lapisan tersebut membantu mencegah terjadinya oksidasi atau karat pada rangka, serta membuat hasil pengelasan lebih optimal.

"Ini sesuatu yang normal dan tidak berbahaya. Pemilik sepeda motor baru tidak perlu khawatir karena tidak berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan berkendara," jelas David.

DICKY KURNIAWAN | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Sebelum Diterapkan Tilang, Catat 5 Lokasi Uji Emisi Gratis di Jakarta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

3 hari lalu

Danang Girindrawardana (kiri). TEMPO/Tony Hartawan
Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa penyebab bangkrutnya industri tekstil dalam negeri adalah pelonggaran impor oleh Kemendag.


Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

Dari tahun ke tahun, Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang.


Aplikasi Temu Berpotensi Ganggu UMKM, Kemendag: Harus Punya Izin

5 hari lalu

Aplikasi Temu. wikipedia.org
Aplikasi Temu Berpotensi Ganggu UMKM, Kemendag: Harus Punya Izin

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebut aplikasi e-commerce seperti Temu harus berizin.


Astro Masuk ke Pangsa Pasar Konsumen yang Berbelanja Online Kebutuhan Sehari-hari

5 hari lalu

Vincent Tjendra saat melakukan konferensi pers Peluncuran Kampanye
Astro Masuk ke Pangsa Pasar Konsumen yang Berbelanja Online Kebutuhan Sehari-hari

Dalam dua setengah tahun terakhir, Astro mencoba masuk ke pangsa pasar yang cukup spesifik, berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online.


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

7 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).


BI: Keyakinan Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Tetap Kuat

8 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, potensi inflasi yang melebihi perkiraan ini didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas global yang kemudian mempengaruhi pergerakan harga di dalam negeri. TEMPO/Tony Hartawan
BI: Keyakinan Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Tetap Kuat

Survei Konsumen BI pada Mei 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.


Zulhas akan Jadikan Ahmad Luthfi Irjen Kemendag, Persiapan Hadapi Pilgub Jateng

8 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Zulhas akan Jadikan Ahmad Luthfi Irjen Kemendag, Persiapan Hadapi Pilgub Jateng

Zulhas berharap partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju solid mendukung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


Kemendag bakal Kenakan Sanksi Barang Elektronik Bermasalah dan Musnahkan yang Tak Penuhi Syarat

11 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
Kemendag bakal Kenakan Sanksi Barang Elektronik Bermasalah dan Musnahkan yang Tak Penuhi Syarat

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan memberi sanksi administratif kepada pedagang yang menjual barang elektronik bermasalah


Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Buka Posko Pengaduan Kasus Emas Antam

12 hari lalu

Petugas tengah menunjukkan contoh emas berukuran 1 kilogram di butik Galery24 Salemba, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau naik pada perdagangan hari ini menjelang rapat The Fed soal kebijakan suku bunga. TEMPO/Tony Hartawan
Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Buka Posko Pengaduan Kasus Emas Antam

Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta, resmi membuka posko pengaduan kasus 109 ton emas PT Antam.


Kemendag Klaim Utang Rafaksi Minyak Goreng Telah Diverifikasi, Tinggal Mekanisme Pembayaran

13 hari lalu

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Kemendag Klaim Utang Rafaksi Minyak Goreng Telah Diverifikasi, Tinggal Mekanisme Pembayaran

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengklaim surveyor Sucofindo telah memverifikasi data pembayaran utang rafaksi minyak goreng