TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini viral sebuah video Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM) jika Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang dalam Pemilu 2024.
Seperti diketahui, Cak Imin telah ditetapkan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) bagi Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan. PKB dalam Pilpres 2024 akan berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Siapa di sini punya sepeda motor? Tahun 2024, PKB menang, Gus Muhaimin Presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM," kata Huda dalam video yang diunggah di akun media sosial X, @dpwpkbjabar, sebagaimana dikutip Tempo hari ini, Minggu, 10 September 2023.
Masih dalam video yang sama, Huda menjelaskan bahwa subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap, kebocoran tersebut bisa ditutup dan subsidi bisa secara khusus disalurkan kepada masyarakat pemilik sepeda motor.
"Kita bayangkan, kebocoran ini bisa ditutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," jelasnya.
Belakangan, dikonfirmasi oleh Huda, momen penyataan dalam video tersebut terjadi saat dirinya menghadiri acara Temu Kader PKB di Sukabumi, Jawa Barat belum lama ini. Menurutnya, rencana menggratiskan BBM ini merupakan bagian dari empat agenda perjuangan PKB.
Selain janji BBM gratis, Huda juga menyampaikan beberapa janji politik lain seperti tunjangan bagi ibu hamil sebesar Rp 6 juta hingga menaikkan dana desa menjadi Rp 5 miliar.
Janji BBM Gratis Elit PKB Dikritik
Janji elit politik PKB menuai kritik. Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai janji kurang realistis. "Untuk sampai gratis (BBM), terlalu ambisius (janji tersebut) dengan kapasitas anggaran yang ada sekarang," kata Faisal kepada Tempo, Minggu, 10 September 2023.
Faisal menyampaikan, selama ini pemerintah sudah menggelontorkan subsidi BBM dengan mengalokasikan dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Walhasil, Pertalite dijual dengan harga lebih murah. Namun yang perlu diingat, kata dia, kuota pun sering melebihi batas. Artinya, demand yang ada lebih besar ketimbang supply.
"Itu terjadi karena ada batasan (subsidi) pemerintah. Karena ada keterbatasan anggaran. Artinya, kalau kemudian gratis, ada konsekuensi anggaran yang jauh lebih besar ketimbang yang sudah dialokasikan sekarang," ujar Faisal.
Ketika anggaran subsidi BBM diperbesar untuk menggratiskan BBM, menurut Faisal, maka berdampak pada alokasi dana untuk keperluan lainnya. Sebab, kata dia, tidak mungkin memperbesar anggaran untuk alokasi belanja tertentu tanpa mengurangi alokasi belanja yang lain. "Itu yang perlu dikalkulasi," ujar Faisal.
Sekadar catatan, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi BBM jenis tertentu sebesar Rp 25,7 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut naik sekitar 10 persen atau bertambah Rp 2,4 triliun dibanding 2023, yang mencapai Rp 23,3 triliun.
DICKY KURNIAWAN | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Pemerintah Kejar Target TKDN 80 Persen Mobil Listrik di 2030, Begini Strateginya
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto
