Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aturan BPKB dan STNK Elektronik untuk Kendaraan Listrik Sedang Digodok

image-gnews
Petugas mengecek dokumen STNK milik warga yang akan membayar pajak kendaraan secara daring melalui sepeda motor Sijempol di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, 22 Oktober 2021. Kehadiran Sijempol diharapkan selain mempermudah masyarakat membayar pajak juga bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Aceh. ANTARA FOTO/RAHMAD
Petugas mengecek dokumen STNK milik warga yang akan membayar pajak kendaraan secara daring melalui sepeda motor Sijempol di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, 22 Oktober 2021. Kehadiran Sijempol diharapkan selain mempermudah masyarakat membayar pajak juga bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Aceh. ANTARA FOTO/RAHMAD
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri tengah menggodok aturan soal Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan listrik. Pembahasan aturan ini akan mengatur soal Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berbasis elektronik.

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan bahwa kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia harus melalui tiga instansi pemerintah, yakni pertama wajib dicek oleh Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan, kemudian ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan terakhir ke Polri.

"Motor listrik saat ini yang menjadi perhatian kami, karena jangan sampai produksi tapi pabriknya tidak siap, salah satunya suku cadangnya, servisnya jika rusak," kata Yusri, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Kamis, 14 September 2023.

Khusus sepeda listrik, Yusri mengatakan bahwa Regident kendaraan listrik jenis ini tidak diperbolehkan menggunakan nomor kendaraan STNK maupun BPKB. Hal ini sesuai dengan regulasinya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) dan sepeda listrik ini masuk kategori kendaraan tertentu.

"Kebijakan pemerintah sudah diubah termasuk yang terbaru soal konversi kendaraan listrik. BPKB ada chip di dalamnya, fungsinya mempermudah administrasi salah satunya mutasi lebih cepat prosesnya," jelasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yusri juga menuturkan bahwa saat ini Korlantas Polri tengah merancang e-Faktur yang berfungsi bagi kendaraan yang masuk agar langsung terdaftar. Selain itu, e-Faktur ini juga akan mengetahui proses penerbitan STNK elektronik dan BPKB.

"Keuntungannya bagi Polri dapat meregistrasi dan mengidentifikasi bahkan sebelum keluar kendaraannya sudah bisa. Saat ini kami ke depannya (akan) konversi, namun kendalanya pengadaan material dan Polri ditargetkan PNBP," ucap Yusri memungkasi.

Pilihan Editor: Mobil Listrik Xiaomi Diisukan Rilis Akhir Tahun Ini, Namanya Modena?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Luhut mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dimulai dari Rp20 triliun


Asosiasi Pertekstilan Indonesia Sebut Aturan Impor Anak Emaskan Importir Umum

6 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) buruk. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Pertekstilan Indonesia Sebut Aturan Impor Anak Emaskan Importir Umum

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai aturan impor menganakemaskan importir umum dengan menghapus ketentuan pertimbangan teknis (pertek).


Menhub Budi Karya: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Pakai Kendaraan Listrik

6 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Menhub Budi Karya: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Pakai Kendaraan Listrik

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan tamu-tamu VIP untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN harus menggunakan kendaraan listrik.


Inilah 5 Aturan Baru di Euro 2024 yang Perlu Anda Ketahui

6 hari lalu

Pemain Italia Nicolo Barella membobol gawang Albania yang dikawal Thomas Strakosha dalam pertandingan Grup B Euro 2024 di Dortmund BVB Stadion, Dortmund, 16 Juni 2024. REUTERS/Leon Kuegeler
Inilah 5 Aturan Baru di Euro 2024 yang Perlu Anda Ketahui

Gelaran Euro 2024 di Jerman menghadirkan aturan-aturan baru. Apa saja?


8 Tips Membeli Mobil Bekas untuk Pemula, Cek Kelengkapan Dokumen

10 hari lalu

Pedagang mobil bekas menunggu pelanggan  di Bursa Mobil Bekas Blok M Mall, Jakarta, Senin 10 Mei 2024. Sejumlah pedagang setempat mengatakan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2024 penjualan mobil bekas mengalami penurunan hingga 50 persen. TEMPO/Fajar Januarta
8 Tips Membeli Mobil Bekas untuk Pemula, Cek Kelengkapan Dokumen

Ketahui beberapa tips membeli mobil bekas untuk pemula agar tidak tertipu. Selain cek fisik, cek juga kelengkapan dokumennya.


Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

10 hari lalu

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. (Foto: IEMS)
Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kepala BRIN menilai ekosistem kendaraan listrik di dunia, termasuk Indonesia, masih belum matang karena keterbatasan teknologi.


Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

12 hari lalu

Tak Hanya SIM, Ini 10 Layanan Masyarakat yang Wajib Pakai BPJS Kesehatan

Selain SIM, ini deretan program pemerintah yang mewajibkan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanannya.


Sidak Bus di Ragunan, Menhub Temukan STNK Kedaluwarsa, Uji KIR Tak Laik Jalan, hingga..

13 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Sidak Bus di Ragunan, Menhub Temukan STNK Kedaluwarsa, Uji KIR Tak Laik Jalan, hingga..

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menemukan sejumlah bus tak memiliki kelengkapan surat-surat saat melakukan sidak di TM Ragunan.


Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di SPBU MT Haryono, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022. Jokowi berharap melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir tersebut, Indonesia dapat menjadi produsen kendaraan listrik. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

Jokowi optimistis indeks kualitas udara di ibu kota baru bisa mencapai angka 0.


Soal Komitmen Transisi Energi RI-Jepang, Airlangga Sebut Sudah Ada Roadmap EV Toyota dan Mitsubishi

27 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Nikkei Forum 29th Future of Asia, Tokyo, Jumat (24/5/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Soal Komitmen Transisi Energi RI-Jepang, Airlangga Sebut Sudah Ada Roadmap EV Toyota dan Mitsubishi

Menteri Airlangga menyatakan komitmen transisi energi lewat kerja sama pemerintah RI - Jepang terlihat dari roadmap investasi kendaraan listrik.