Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mercedes-Benz: Pemilu 2024 Bisa Pengaruhi Pasar Mobil Premium

image-gnews
Logo Mercedes-Benz. REUTERS/Michaela Rehle
Logo Mercedes-Benz. REUTERS/Michaela Rehle
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputy Director Marketing Communication & PR PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Kariyanto Hardjosoemarto mengakui bahwa Pemilu 2024 bisa berpengaruh terhadap pasar mobil, khususnya di segmen premium.

"Pasar kendaraan premium, kami melihat tentu akan terpengaruh oleh tensi politik, karena pemilu dan sebagainya. Karena, dari pengalaman kami memang segmen premium ini lebih sensitif terhadap geopolitik, kalau ada tensi yang memanas dan sebagainya," kata Kariyanto saat ditemui di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Keri, sapaan akrab Kariyanto, menjelaskan bahwa konsumen di segmen mobil premium biasanya bukanlah untuk first car atau pembeli mobil pertama. Artinya, konsumen sudah memiliki mobil utamanya dan membeli mobil kedua yang mungkin berasal dari segmen premium.

"Jadi urgensinya untuk segera membeli itu terkadang mereka juga bisa tunda jika ada kondisi kurang kondusif," ucapnya menjelaskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keri pun berharap pesta demokrasi Indonesia tahun depan bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak apapun. Sehingga, diharapkan para pelaku bisnis, khususnya di sektor otomotif, bisa berjalan lancar tanpa terpengaruh pemilu 2024.

Pilihan Editor: Prabowo-Gibran Akan Datang ke KPU Naik Bus Listrik

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

1 hari lalu

Logo KPU
Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

Selain Hasyim Asya'ri, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

3 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

Anggota Komisi X DPR RI, Dewi Coryati, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).


Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

4 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peningkatan gugatan di MK menunjukkan kualitas pemilu semakin memburuk.


Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

4 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.


Universitas Paramadina Gelar Seminar Strategi Komunikasi Politik, Singgung Soal Pemilu, KPU, dan Bawaslu

6 hari lalu

Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Universitas Paramadina Gelar Seminar Strategi Komunikasi Politik, Singgung Soal Pemilu, KPU, dan Bawaslu

Universitas Paramadina menggelar seminar Strategi Komunikasi Politik. Mendorong mahasiswa untuk terus bersikap kritis.


Mardiono PPP Curigai Adanya Pihak yang Manfaatkan Aksi Unjuk Rasa untuk Goyang Jabatannya

7 hari lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mardiono PPP Curigai Adanya Pihak yang Manfaatkan Aksi Unjuk Rasa untuk Goyang Jabatannya

Mardiono mengatakan tak ingin menanggapi tuntutan pengunjuk rasa yang menuntut dirinya mundur


Kejati Papua Barat Tangkap Buron Perkara Pelanggaran Pemilu 2024, Tim Intelijen Sempat Kepung Rumahnya

7 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Kejati Papua Barat Tangkap Buron Perkara Pelanggaran Pemilu 2024, Tim Intelijen Sempat Kepung Rumahnya

Buron Faldri Iriawan adalah terpidana perkara tindak pidana Pemilu 2024 yang telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 18 juta.


PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

8 hari lalu

Zainut Tauhid Sa'adi (kiri)  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

Politikus senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan soal tak lolosnya partai itu ke Senayan sebagai sesuatu yang wajar karena publik memberi hukuman.


Kursi Plt Ketua Umum PPP Mardiono Mulai Digoyang

8 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kursi Plt Ketua Umum PPP Mardiono Mulai Digoyang

Kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mulai digoyang. Kelompok yang menamakan diri FKKB meminta dia mundur dari jabatannya.


Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

9 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN dianggap hal wajar dan tidak ada larangannya.