Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nunggak Pajak 5+2 Tahun, Mobil Jadi Bodong dan Tak Bisa Dipakai

image-gnews
Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor. (ANTARA)
Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor. (ANTARA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengatakan bahwa kendaraan yang tidak bayar pajak selama 5+2 tahun akan dianggap bodong dan tidak bisa digunakan di jalanan. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74.

"Saya hanya ingin mengingatkan pada kita semua untuk tercapainya tertib data kepemilikan lengkapnya itu 5 plus 2, lima kali tidak bayar pajak STNK itu berarti jadi kosong, plus 2 ini sudah tidak bisa lagi dicatat ," kata Firman, dikutip dari laman Humas Polri pada hari ini, Kamis, 16 November 2023.

"Kepolisian hanya akan mengambil menghapuskan dari data register kendaraan, jadi mobil ini hanya ada seonggok besi saja yang hanya boleh dipajang. Apakah bisa dihidupkan lagi? tidak. Oleh karena itulah tugas kami mengingatkan tentang kewajiban masyarakat," ucap Firman menambahkan.

Selain pembayaran pajak, pemilik kendaraan juga ada pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Firman mengungkapkan bahwa dana tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Dengan telah dipenuhinya kewajiban SWDKLLJ yang dibayar bersamaan pajak kendaraan, itu bisa meringankan biaya pengobatan (jika terjadi kecelakaan) dari negara bagi mereka yang sudah membayarkan kewajiban," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Firman mengimbau masyarakat untuk taat membayarkan kewajiban pajak kendaraannya. Hal ini bertujuan agar perolehan data dan perolehan dana yang ada di wilayah bisa sejalan dan berkorelasi.

Pilihan Editor: Kemenhub Janjikan Diskon Tagihan Listrik untuk Pemilik Kendaraan Listrik

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

2 hari lalu

Seorang barista membuat kopi pesanan pembeli di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.  Mulai 3 Juli 2021, restoran dan rumah makan tidak melayani makan di tempat serta hanya menyediakan take away atau delivery hingga pukul 20.00. ANTARA/Muhammad Adimaja
Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

Pajak makanan dan minuman telah ditetapkan sebesar 10 persen oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa saja yang tidak kena PBJT itu?


Begini Kondisi 3 Korban yang Terluka Akibat Pengeroyokan di Sukolilo Pati

2 hari lalu

Satreskrim Polresta Pati menggelar olah TKP di lokasi amuk massa yang menewaskan bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. POLRESTA PATI
Begini Kondisi 3 Korban yang Terluka Akibat Pengeroyokan di Sukolilo Pati

3 korban luka masih menjalani perawatan di RSUD Soewondo setelah dikeroyok massa di Sumbersoko, Sukolilo, Pati.


Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

6 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apa pun.


Jokowi Sebut Biaya Pembangunan Kereta Otonom Tanpa Rel Lebih Murah, Daerah Bisa Kembangkan

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Biaya Pembangunan Kereta Otonom Tanpa Rel Lebih Murah, Daerah Bisa Kembangkan

Presiden Jokowi menyebut kemacetan sudah terjadi di banyak kota. Bukan lagi hanya Jakarta, tetapi Bandung, Surabaya, hingga Balikpapan.


Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

8 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP atau, Anda dapat mengeceknya di tautan ereg.pajak.go.id.


PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

8 hari lalu

Dua dari empat tersangka korupsi tata niaga emas PT Antam menggunakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

PT Antam diduga pernah memasukkan emas ke Indonesia dengan cara mengubah kode HS.


Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan

15 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan

Pajak pertambahan nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM hingga April nilainya mencapai Rp 218,50 triliun.


Libur Panjang, 288.350 Kendaraan Lintasi Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Palembang-Prabumulih Meningkat 103 Persen

16 hari lalu

PT Hutama Karya menargetkan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk ruas Palembang-Indralaya (Palindra) dan Indralaya-Prabumulih (Indraprabu), Sumatera Selatan rampung pada H-7 Lebaran 2024/1445 Hijriah. ANTARA/HO-Hutama Karya
Libur Panjang, 288.350 Kendaraan Lintasi Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Palembang-Prabumulih Meningkat 103 Persen

PT Hutama Karya (Persero), salah satu pengelola Jalan Tol Trans Sumatera, mencatat 288.350 kendaraan melintas selama libur panjang Waisak.


Libur Panjang Waisak, Lalu Lintas Tol Luar Pulau Jawa Naik

20 hari lalu

Foto dari udara akses tol Ngurah Rai-Tanjung Benoa-Nusa Dua Bali, (23/9). Jalan tol proyek Departemen Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp2,4 Triliun ini dibangun selama 14 bulan. ANTARA FOTO/Eric Ireng
Libur Panjang Waisak, Lalu Lintas Tol Luar Pulau Jawa Naik

Volume lalu lintas libur panjang Hari Raya Waisak periode 22-26 Mei 2024 di seluruh ruas tol luar Pulau Jawa mengalami kenaikan pada Rabu 22 Mei 2024.


GEM Indonesia Targetkan Busworld 2026 Hadirkan 70 Persen Kendaraan Energi Hijau

25 hari lalu

Pengunjung tengah melihat bus listrik yang ditampilkan pada pameran bus bertajuk
GEM Indonesia Targetkan Busworld 2026 Hadirkan 70 Persen Kendaraan Energi Hijau

Direktur PT GEM Indonesia Baki Lee menargetkan dalam agenda Busworld 2026 mendatang kendaraan yang dipamerkan 70 persen energi hijau.