Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Revisi Perpres Kendaraan Listrik, Wuling: Kami Pasti Ikuti

image-gnews
Binguo EV. (Foto: TEMPO/Dimas Prassetyo)
Binguo EV. (Foto: TEMPO/Dimas Prassetyo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal kendaraan listrik di Indonesia. Dalam regulasi baru ini, Jokowi merevisi soal syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik dan juga soal insentif kendaraan listrik. 

Wuling Motors sebagai salah satu produsen kendaraan listrik di Indonesia mengaku akan mengikuti aturan terbaru yang ditetapkan pemerintah. Wuling menilai bahwa mereka pada akhirnya akan menuju regulasi tersebut.

"Intinya regulasi pemerintah kami ikuti. Kalau seandainya tahun depan menaikkan (TKDN), kami akan ikuti, kami akan menuju ke sana," kata sales & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat, 15 Desember 2023.

Untuk diketahui, Revisi aturan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut diundangkan pada 8 Desember 2023.

Pada Pasal 8 Perpres tersebut, disebutkan bahwa industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri komponen kendaraan listrik wajib mengutamakan penggunaan TKDN. Berikut ketentuan TKDN terbarunya:

Kendaraan Listrik Roda Dua atau Tiga
- Tahun 2019 sampai tahun 2026, TKDN minimal 40 persen
- Tahun 2027 sampai tahun 2029, TKDN minimal 60 persen
- Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimal 80 persen

Kendaraan Listrik Roda Empat atau Lebih
- Tahun 2019 sampai tahun 2021, TKDN minimal 35 persen
- Tahun 2022 sampai tahun 2026, TKDN minimal 40 persen
- Tahun 2027 sampai tahun 2029, TKDN minimal 60 persen
- Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimal 80 persen

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian pada Pasal 18 revisi Perpres ini disebutkan juga bahwa insentif ini juga bisa diberikan kepada kendaraan listrik yang berasal dari impor dalam keadaan utuh atau Completely Built-Up (CBU). Insentif juga diberikan untuk perusahaan kendaraan listrik yang dapat mempercepat proses perakitan di dalam negeri dalam masa atau jangka waktu importasi CBU sampai dengan akhir 2025.

Perusahaan industri kendaraan listrik harus berkomitmen memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri dengan jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu dengan TKDN yang sudah ditentukan. Kemudian perusahaan juga wajib menyampaikan jaminan senilai insentif yang diberikan.

Apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan dikenai sanksi sebesar jumlah insentif yang telah diterima proporsional dengan komitmen jumlah produksi yang tidak dipenuhi. 

Pilihan Editor: Pemesanan Wuling Binguo EV Tembus 3.000 Unit, Inden 2 Bulan

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Airlangga Sebut Jokowi Punya Pengaruh pada Pilkada 2024

2 jam lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Alasan Airlangga Sebut Jokowi Punya Pengaruh pada Pilkada 2024

Airlangga mengatakan dalam Pilkada 2024 yang berpengaruh besar adalah local wisdom.


Alasan Relawan Berharap Jokowi Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 19 Rumah Sakit TNI, Jakarta, Senin 19 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan Relawan Berharap Jokowi Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Qodari menegaskan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi bukan berarti sukarelawan Jokowi selesai.


Tanaman Kratom Dibahas Jokowi, Upacara Pedang Pora, dan Evaluasi PDN Mengisi Top 3 Tekno

6 jam lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Tanaman Kratom Dibahas Jokowi, Upacara Pedang Pora, dan Evaluasi PDN Mengisi Top 3 Tekno

Pembahasan mengenai tanaman Kratom yang berpotensi diekspor sebagai obat menjadi berita utama Top 3 Tekno hari ini, 23 Juni 2024.


Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

10 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.


Harga Minyakita Naik, Ini Kronologi Lahirnya Minyak Goreng Rakyat Itu

11 jam lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Harga Minyakita Naik, Ini Kronologi Lahirnya Minyak Goreng Rakyat Itu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menaikkan HET minyak goreng rakyat yang disebut Minyakita pada pekan depan dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu


63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

12 jam lalu

Walikota Solo Joko Widodo berpose di depan mobil Kiat Esemka. TEMPO/Ukky Primartantyo
63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

Presiden Jokowi berulangtahun ke-63 pada 21 Juni lalu. Karier politiknya melejit ketika ia berhasil menjabat dua periode sebagai Wali Kota Solo.


Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

21 jam lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

Kratom punya nama latin Mitragyna Speciosa, disebut memiliki kandungan narkotika, tapi berpotensi besar diekspor karena manfaat kesehatannya.


Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

Relawan mengatakan isu cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta hanya ketakutan dari lawan politik.


Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

23 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi sebagai pusat pemerintahan bila keppres pemindahan IKN diteken.