Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

15 Juta Kendaraan Listrik Ditargetkan Beroperasi pada 2030

image-gnews
Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah menargetkan 15 juta kendaraan listrik pada 2030.

"Pak Presiden sudah menyampaikan kira-kira dibutuhkan 10 persen populasinya (kendaraan listrik) di 2030 atau hitungannya sekitar 2 juta mobil dan 13 juta motor," kata Rachmat, dikutip dari Antara pada hari ini, Sabtu, 23 Desember 2023.

Kendati demikian, Rachmat Kaimuddin menilai masih dibutuhkan perjalanan panjang untuk bisa mencapai target tersebut. Sebab, saat ini kendaraan listrik di Indonesia baru sekitar puluhan ribu unit yang sudah mengaspal.

"Tapi sudah sangat menjanjikan untuk mendorong ini, karena kami masih punya waktu sekitar tujuh tahun lagi. Pemerintah telah berikan beberapa dorongan," petinggi Kemenko Marves tersebut.

Rachmat mengatakan perlu ada tiga hal yang perhatikan untuk bisa membentuk ekosistem kendaraan listrik. Pertama, dibutuhkan pilihan kendaraan yang andal dan mumpuni, baik dari sisi kinerja dan sebagainya.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah harga kendaraan listrik, yang dinilai harus terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Salah satu caranya dengan menerapkan nilai Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN).

Saat ini ada sekitar 17 pabrik motor di Indonesia yang sudah menerapkan TKDN sebesar 40 persen. Sementara, ada dua pabrikan mobil Cina dan Korea Selatan yang sudah menerapkan TKDN 40 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Produknya ada sekitar 30-an, jadi motor sudah cukup banyak bahkan yang pakai, kami lihat pabrikan yang nomor satu di Indonesia, motor Honda juga sudah punya produk ini. Terus yang mobil ada dua pabrikan yang punya TKDN 40 persen," ucapnya. 

Lalu hal ketiga, lanjut Rachmat, diperlukan ekosistem infrastruktur yang juga lengkap dan mumpuni. Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan sejumlah program untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Misalnya, memulai transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Gibran Naik Mobil Prabowo ke Acara Debat Cawapres, Alphard Putih

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

14 jam lalu

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. (Foto: IEMS)
Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kepala BRIN menilai ekosistem kendaraan listrik di dunia, termasuk Indonesia, masih belum matang karena keterbatasan teknologi.


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

3 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


Menko Luhut Klaim Bantu Bebaskan 2.000 Hektare Tanah di IKN

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Menko Luhut Klaim Bantu Bebaskan 2.000 Hektare Tanah di IKN

Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui telah membantu proses pembebasan tanah seluas kurang lebih 2 ribu di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerja sama dengan Badan Bank Tanah


Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di SPBU MT Haryono, Jakarta, Selasa, 22 Februari 2022. Jokowi berharap melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir tersebut, Indonesia dapat menjadi produsen kendaraan listrik. Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Hanya Kendaraan Listrik yang Boleh Digunakan di IKN

Jokowi optimistis indeks kualitas udara di ibu kota baru bisa mencapai angka 0.


Inilah Daftar Bank Penyalur Program Pembiayaan Perumahan Tapera

8 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Inilah Daftar Bank Penyalur Program Pembiayaan Perumahan Tapera

Pemerintah telah menggandeng bank-bank yang akan digunakan untuk menyalurkan dana Tapera. Ini daftarnya.


Pemerintah Upayakan Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Sisa Jabatan Jokowi

9 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Upayakan Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Sisa Jabatan Jokowi

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen pada 2024.


7 Hal Seputar Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

9 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
7 Hal Seputar Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Rencana Presiden Jokowi untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai dapat membuka celah bagi kepentingan politik dan korporasi.


Israel Kaji Alternatif selain Hamas untuk Perintah Jalur Gaza

10 hari lalu

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Pentagon di Washington, AS, 26 Maret 2024. Reuters
Israel Kaji Alternatif selain Hamas untuk Perintah Jalur Gaza

Menteri Pertahanan Israel mengatakan Israel sedang mengkaji alternatif selain Hamas untuk memerintah Jalur Gaza.


Apa Itu GovTech yang Resmi Diluncurkan Jokowi? Ini Informasinya

15 hari lalu

Suasana kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. SPBE Summit 2024 merupakan agenda Kementerian PAN-RB yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. TEMPO/Subekti.
Apa Itu GovTech yang Resmi Diluncurkan Jokowi? Ini Informasinya

Presiden Joko Widodo meluncurkan sistem pelayanan masyarakat terpadu, GovTech, kemarin, 27 Mei 2024. Apa itu GovTech? Ini penjelasannya.


Pemerintah Kembali Lepas 16.451 Kontainer yang Tertahan Aturan Impor di Pelabuhan

16 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerintah Kembali Lepas 16.451 Kontainer yang Tertahan Aturan Impor di Pelabuhan

Sebanyak 16.451 kontainer berisi komoditas yang tertahan akibat aturan impor telah dilepaskan. Jumlah tersebut merupakan 62,3 persen dari total 26.415 kontainer yang tertahan sejak diberlakukan aturan impor Maret 2024.