Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Luncurkan SPKLU d Jaktim

Reporter

image-gnews
Sebuah kendaraan listrik sedang mengisi daya di SPKLU Gambir, Jakarta, 19 Juli 2022. TEMPO/Wawan Priyanto
Sebuah kendaraan listrik sedang mengisi daya di SPKLU Gambir, Jakarta, 19 Juli 2022. TEMPO/Wawan Priyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada tahun ini. Langkah itu diambil sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam penggunaan kendaraan listrik.

SPKLU tersebut diresmikan secara langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sekedar informasi, SPKLU tersebut dibangun di lahan parkir Kantor BPKP, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), pada Rabu, 27 Desember 2023.

Peluncuran SPKLU ini merupakan kolaborasi yang dilakukan BPKP bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Charging station itu tidak hanya untuk karyawan lembaga tersebut saja, melainkan secara umum.

"Boleh masyarakat umum kalau mau nge-'charge' silakan, namanya juga stasiun pengisian umum, baik motor listrik maupun mobil listrik juga silakan," kata dia seperti dikutip Tempo dari Antara hari ini, Kamis, 28 Desember 2023.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa SPKLU merupakan infrastruktur utama dalam mendorong percepatan tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Karena itu, dukungan SPKLU ini dinilai dapat merealisasikan upaya bersama, baik skala nasional hingga dunia untuk menurunkan emisi.

"Saya berharap dengan adanya SPKLU ini dapat memberikan manfaat baik bagi pegawai BPKP maupun masyarakat umum pengguna kendaraan listrik," ujar petinggi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran menjelaskan bahwa SPKLU yang diluncurkan tersebut berjumlah empat port pengisian daya. Port tersebut untuk dua daya standar dengan tegangan 7 kW dan dua konektor cepat (fast charging) bertenaga 50 kW arus AC.

"Dua konektor 'fast charging' dapat mengisi mobil listrik dari baterai 20 persen sampai 80 persen hanya memakan waktu 45 menit," kata Lasiran.

Hingga saat ini, jumlah SPKLU di wilayah Jakarta sebanyak 80 unit, termasuk di BPKP. Masyarakat bisa mengetahui lokasi SPKLU terdekat melalui aplikasi PLN Mobile.

Pilihan Editor: Buntut Skandal Keselamatan, Daihatsu Beri Kompensasi ke Pemasok

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

10 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

KPK mengendus tiga rumah sakit yang melakukan kecurangan atau fraud dalam melakukan klaim ke BPJS Kesehatan dengan tagihan fiktif.


Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

2 hari lalu

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati saat memaparkan BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan. di Gedung KPK, Rabu 24 Juli 2024. Dok, BPJS Kesehatan
Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP, dan BPJS Kesehatan Hadapi Fraud

BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanah perundangan


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

2 hari lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Akui Gagal Memberantas Korupsi, Ini Profil Alexander Marwata

23 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Akui Gagal Memberantas Korupsi, Ini Profil Alexander Marwata

Profil Alexander Marwata yang dalam Raker KPK dengan Komisi III DPR mengakui kegagalannya memberantas korupsi selama 8 tahun terakhir ia di sana.


Alasan Luhut dan Jokowi Getol Dorong Pembentukan Family Office

24 hari lalu

Presiden Jokowi (kedua kiri) berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) sebelum uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu, 13 September 2023. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Alasan Luhut dan Jokowi Getol Dorong Pembentukan Family Office

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pejabat keuangan untuk membahas skema pembentukan family office yang diusulkan Luhut Pandjaitan.


Sebaran SPKLU di 75 Titik, Yogyakarta dan Jawa Tengah Target Pasar Mobil Listrik

24 hari lalu

SPKLU di Jalan Tol Jawa Tengah. (Foto: PLN)
Sebaran SPKLU di 75 Titik, Yogyakarta dan Jawa Tengah Target Pasar Mobil Listrik

Keberadaan SPKLU di sejumlah daerah dinilai kalangan produsen otomotif turut mempengaruhi sasaran target pasar mobil listrik.


Sejarah Family Office di Dunia, Ada Hartono Bersaudara yang Kelola Aset Ratusan Triliun

25 hari lalu

R. Budi Hartono dan Michael Hartono menempati posisi pertama daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan sebesar USD 38,8 miliar atau Rp 555,8 triliun. Hartono Bersaudara mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi di BCA. Tetapi, akar kekayaan mereka berasal dari usaha rokok Djarum yang dimulai oleh ayah mereka dan sekarang dijalankan oleh putra sulung Budi, Victor Hartono. Selain itu, kepemilikan keluarga ini juga termasuk merek elektronik populer, Polytron, dan real estate utama di Jakarta. Forbes
Sejarah Family Office di Dunia, Ada Hartono Bersaudara yang Kelola Aset Ratusan Triliun

Melansir laman SWF Institute, Hartono Family Office yang memiki kantor keluarga yang berlokasi di Jakarta. Seperti apa rinciannya?


Auditor BPKP: BTS 4G Bakti Kominfo Tidak Ada Manfaatnya, Kirim WA Lama Karena Kecepatan Hanya 2 Mbps

25 hari lalu

Dua terpidana kasus korupsi Proyek Strategis BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbang Menak (kiri) dan Eks Menteri Kominfo Johnny G Plate (kanan) memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Windi Purnama dan Yusrizki Muliawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Auditor BPKP: BTS 4G Bakti Kominfo Tidak Ada Manfaatnya, Kirim WA Lama Karena Kecepatan Hanya 2 Mbps

Auditor BPKP mengatakan masyarakat mengeluhkan kecepatan sinyal internet dari menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kirim gambar baru bisa malam hari.


Jokowi Minta PDN Diaudit, Begini Deretan Respons Anak Buahnya

25 hari lalu

PDN Diserang, Minta Tebusan $8 Juta Dollar
Jokowi Minta PDN Diaudit, Begini Deretan Respons Anak Buahnya

Presiden Jokowi meminta BPKP untuk mengaudit tata kelola PDN.


Pusat Data Nasional Diretas, Apa Respons Presiden Jokowi?

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Pusat Data Nasional Diretas, Apa Respons Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN).