Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polda Jateng Larang Penggunaan Knalpot Brong saat Kampanye Terbuka Pemilu 2024

image-gnews
Petugas dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo memotong knalpot brong yang telah disita dari berbagai razia di Maporesta Solo, Jawa Tengah, Ahad, 14 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Petugas dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo memotong knalpot brong yang telah disita dari berbagai razia di Maporesta Solo, Jawa Tengah, Ahad, 14 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) melarang penggunaan kendaraan dengan knalpot brong dalam pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2024 yang dijadwalkan mulai 21 Januari hingga 10 Februari mendatang.

Polda Jateng bersama Polres/Polresta jajaran di wilayah itu pun mencanangkan Jateng Zero Knalpot Brong yang dideklarasikam secara serentak di Jateng pada Ahad, 14 Januari 2024, di antaranya oleh jajaran Polresta dan Forkopimda Solo.

Menurut Kepala Polresta Solo Komisaris Besar Iwan Saktiadi, Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong tersebut pararel dengan kampanye Pemilu 2024 yang akan memasuki tahapan kampanye terbuka mulai 21 Januari ini.

"Kami tidak menginginkan adanya pelanggaran-pelangaran lalu lintas khususnya knalpot brong yang mengiringi proses kampanye itu sendiri," ujar Iwan ketika ditemui awak media seusai deklarasi di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. 

Dalam penyelenggaraan Pemilu damai sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, Iwan mengatakan pihaknya tidak mengharapkan ada hal-hal kontradiktif yang mengiringi kampanye terbuka nantinya. 

"Utamanya ketika ada pengerahan massa yang jumlahnya cukup besar sehingha mereka datang dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 kemudian menggunakan knalpot tidak standar sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang lainnya," katanya. 

Terkait hal itu, pihaknya menyarankan kepada kepada simpatisan dan sebagainya untuk menghilangkan budaya-budaya seperti itu. Menurutnya aktivitas itu justru tidak akan memunculkan simpati masyarakat yang akan merasa bahwa itu bukan hal yang tertib. 

"Kami juga mengharapkan partisilpasi masyarakat khususnya tim-tim pemenangan partai politik dan simpatisan untuk bersama-sama menjaga ketertiban, khususnya pada saat kampanye nanti sehingga pelaksanaanya enak disaksikan dan dilihat," ungkap dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia pun memastikan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai prosedur. Tentunya setiap penindakan ada klasifikasinya, baik secara judicial maupun nonjudicial dengan sanksi mulai dari teguran, penindakan hukum tilang dan sebagainya.  

"Kami juga berharap ada peran dari internal parpol, artinya satgas atau pengamanan internal mereka bisa bersama-sama memonitor perkembangan jalannya kampanye sehingga penertiban bisa dilaksanakan mulai dari internal mereka sebelum turun ke jalan," katanya menambahkan.

Menurutnya hal itu merupakan upaya yang sangat efisien jika dibandingkan dengan hanya penindakan oleh aparat kepolisian. "Artinya jika ini terencana dengan baik, iInternal parpol juga sudah merencanakan dan menyosialisasikan, serta menertibkan sebelum tiba saatnya jadwal kampanye terbuka menjadi giliran mereka," tegas dia.

Apel pada Ahad itu diisi dengan pembacaan ikrar Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong yang dibacakan oleh perwakilan dari Komunitas Club Motor. Selanjutnya penyerahan simbolis knalpot brong oleh perwakilan komunitas dan pelajar kepada Kapolresta Iwan Saktiadi. 

Pilihan Editor: Nilai TKDN Wuling Binguo EV Sudah 47,5 Persen, Harga Turun?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

7 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

7 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

9 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Kompolnas Sesalkan Sikap Polda Jateng yang Bungkam soal Dugaan 5 Anggotanya Sunat Barang Bukti Sabu

10 hari lalu

Ketua Harian Kompolnas Inspektur Jenderal (purnawirawan) Benny Mamoto saat ditemui usai acara HUR Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) XXIV Tahun 2023, Jakarta Selatan, 5 Juli 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kompolnas Sesalkan Sikap Polda Jateng yang Bungkam soal Dugaan 5 Anggotanya Sunat Barang Bukti Sabu

Hingga saat ini Polda Jateng tidak memberikan pernyataan soal dugaan 5 anggotanya menyunat jumlah barang bukti sabu.


Dugaan 5 Polisi di Polda Jateng Sunat Barang Bukti Sabu, Kompolnas: Layak Diberi Sanksi PTDH

10 hari lalu

Ketua Harian Kompolnas Inspektur Jenderal (purnawirawan) Benny Mamoto saat ditemui usai acara HUR Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) XXIV Tahun 2023, Jakarta Selatan, 5 Juli 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Dugaan 5 Polisi di Polda Jateng Sunat Barang Bukti Sabu, Kompolnas: Layak Diberi Sanksi PTDH

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mendesak 5 polisi di Ditresnarkoba Polda Jateng dikenai sanksi PTDH. Dugaan memotong jumlah barang bukti sabu.


Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 14 Juli 2024. ANTARA/HO-PKB
Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

Cak Imin menilai Pemilu 2024 telah membawa PKB menjadi partai yang membawa harapan baru.


Datangi KPU, Agus Rahardjo Minta Kondang Kusumaning Dicoret Sebagai Anggota DPD Jatim Terpilih

15 hari lalu

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Timur perolehan terbanyak nomor urut 5, Agus Rahardjo bersama jajaran kuasa hukumnya di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Datangi KPU, Agus Rahardjo Minta Kondang Kusumaning Dicoret Sebagai Anggota DPD Jatim Terpilih

Agus Rahardjo berada di nomor urut 5 dari urutan pemilih terbanyak dalam pemilihan DPD jawa Timur. Sementara yang dilaporkan ada di urutan keempat.


KPU Disebut Tak Layak Gelar Pilkada 2024, Ini 3 Kekisruhan KPU Selama Pemilu 2024

16 hari lalu

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU Disebut Tak Layak Gelar Pilkada 2024, Ini 3 Kekisruhan KPU Selama Pemilu 2024

Berikut adalah deretan kekisruhan yang melanda KPU selama Pemilu 2024.


Respons Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin atas Kritik Mahfud Md

17 hari lalu

Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Mochammad Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Respons Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin atas Kritik Mahfud Md

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin menilai persiapan penyediaan logistik selama Pemilu 2024 tidak selama Pemilu 2019.