Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polda Jateng Larang Penggunaan Knalpot Brong saat Kampanye Terbuka Pemilu 2024

image-gnews
Petugas dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo memotong knalpot brong yang telah disita dari berbagai razia di Maporesta Solo, Jawa Tengah, Ahad, 14 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Petugas dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo memotong knalpot brong yang telah disita dari berbagai razia di Maporesta Solo, Jawa Tengah, Ahad, 14 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) melarang penggunaan kendaraan dengan knalpot brong dalam pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2024 yang dijadwalkan mulai 21 Januari hingga 10 Februari mendatang.

Polda Jateng bersama Polres/Polresta jajaran di wilayah itu pun mencanangkan Jateng Zero Knalpot Brong yang dideklarasikam secara serentak di Jateng pada Ahad, 14 Januari 2024, di antaranya oleh jajaran Polresta dan Forkopimda Solo.

Menurut Kepala Polresta Solo Komisaris Besar Iwan Saktiadi, Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong tersebut pararel dengan kampanye Pemilu 2024 yang akan memasuki tahapan kampanye terbuka mulai 21 Januari ini.

"Kami tidak menginginkan adanya pelanggaran-pelangaran lalu lintas khususnya knalpot brong yang mengiringi proses kampanye itu sendiri," ujar Iwan ketika ditemui awak media seusai deklarasi di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. 

Dalam penyelenggaraan Pemilu damai sebagaimana yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, Iwan mengatakan pihaknya tidak mengharapkan ada hal-hal kontradiktif yang mengiringi kampanye terbuka nantinya. 

"Utamanya ketika ada pengerahan massa yang jumlahnya cukup besar sehingha mereka datang dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 kemudian menggunakan knalpot tidak standar sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang lainnya," katanya. 

Terkait hal itu, pihaknya menyarankan kepada kepada simpatisan dan sebagainya untuk menghilangkan budaya-budaya seperti itu. Menurutnya aktivitas itu justru tidak akan memunculkan simpati masyarakat yang akan merasa bahwa itu bukan hal yang tertib. 

"Kami juga mengharapkan partisilpasi masyarakat khususnya tim-tim pemenangan partai politik dan simpatisan untuk bersama-sama menjaga ketertiban, khususnya pada saat kampanye nanti sehingga pelaksanaanya enak disaksikan dan dilihat," ungkap dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia pun memastikan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai prosedur. Tentunya setiap penindakan ada klasifikasinya, baik secara judicial maupun nonjudicial dengan sanksi mulai dari teguran, penindakan hukum tilang dan sebagainya.  

"Kami juga berharap ada peran dari internal parpol, artinya satgas atau pengamanan internal mereka bisa bersama-sama memonitor perkembangan jalannya kampanye sehingga penertiban bisa dilaksanakan mulai dari internal mereka sebelum turun ke jalan," katanya menambahkan.

Menurutnya hal itu merupakan upaya yang sangat efisien jika dibandingkan dengan hanya penindakan oleh aparat kepolisian. "Artinya jika ini terencana dengan baik, iInternal parpol juga sudah merencanakan dan menyosialisasikan, serta menertibkan sebelum tiba saatnya jadwal kampanye terbuka menjadi giliran mereka," tegas dia.

Apel pada Ahad itu diisi dengan pembacaan ikrar Deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong yang dibacakan oleh perwakilan dari Komunitas Club Motor. Selanjutnya penyerahan simbolis knalpot brong oleh perwakilan komunitas dan pelajar kepada Kapolresta Iwan Saktiadi. 

Pilihan Editor: Nilai TKDN Wuling Binguo EV Sudah 47,5 Persen, Harga Turun?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Teriakan Maling Picu Bos Rental Mobil Diamuk Warga Sukolilo Pati hingga Tewas

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu. ANTARA/ Mario Sofia Nasution
Teriakan Maling Picu Bos Rental Mobil Diamuk Warga Sukolilo Pati hingga Tewas

Warga Sukolilo, Pati, berteriak maling lalu mengejar mobil yang dibawa oleh Burhanis dan tiga rekannya


KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
KPU Bakal Umumkan Caleg Terpilih Pemilu 2024, Tapi...

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, lembaganya akan mengumumkan caleg terpilih Pemilu 2024. Namun, KPU bakal lakukan hal ini terlebih dulu.


Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

3 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Politikus Golkar Sebut Partainya Kuasai 18 Persen Kursi DPR RI

Tidak hanya 18 persen kursi di DPR RI, lanjutnya, Golkar juga memimpin perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi.


MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

5 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tolak Gugatan Caleg DPD NTB karena Buktinya Tak Kuat

MK menolak permohonan caleg DPD Nusa Tenggara Barat, Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni untuk membatalkan perolehan pesaingnya


MK Gelar Sidang Putusan untuk 37 Perkara Sengketa Pileg Hari ini

6 hari lalu

Suasana sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Setelah sidang pengucapan/ketetapan ini, setidaknya akan ada 90 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian. TEMPO/Subekti.
MK Gelar Sidang Putusan untuk 37 Perkara Sengketa Pileg Hari ini

Sebanyak 37 perkara sengketa pileg akan dibacakan hari ini di MK.


PPP Gelar Rapimnas Hari Ini, Sekjen Sebut Tak Bahas Soal Ketua Umum

6 hari lalu

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (ketiga dari kiri) pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. PPP mengungapkan kekecewaannya terhadap putusan MK yang menolak gugatan PHPU Pileg 2024 karena dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara komperhensif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PPP Gelar Rapimnas Hari Ini, Sekjen Sebut Tak Bahas Soal Ketua Umum

Hari ini PPP akan menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Tangerang. Fokus membahas evaluasi pasca- Pemilu 2024.


Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

7 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR Bamsoet Sebut Pemilu 2024 Sangat Brutal

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut Pemilu 2024 adalah proses politik yang dinilai brutal. Ada wacana amandemen UUD 1945.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  didampingi kuasa hukum PDIP, Ronny Talapessy, kuasa hukum pribadinya Patra M. Zen, dan beberapa politisi PDIP ditemui usai memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hasto memberikan keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Ini Perjalanan Karier Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya, Selasa, 4 Juni 2024. Ini profil dan perjalanan karier politiknya,


Polda Metro Jaya Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas Dugaan Pemberitaan Bohong Hari Ini

8 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) saat konferensi pers persiapan Rakernas V Partai di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam keterangannya Hasto menyampaikan
Polda Metro Jaya Bakal Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas Dugaan Pemberitaan Bohong Hari Ini

Hasto Kristiyanto diminta memberi keterangan mengenai pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

10 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.