Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Ekspor Kendaraan Komersial Indonesia Masih Minim

image-gnews
Pameran kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo 2020 (GIICOMVEC 2020) di Jakarta Convention Center, Kamis 5 Maret 2020. Kegiatan ini diikuti 36 agen pemegang merek (APM) yang terdaftar, antara lain Daihatsu, DFSK, Hino, Izuzu, Suzuki, dan Toyota. Sementara itu, industri pendukung yang sudah terdaftar, antara lain Adi Putro dari industri karoseri, Alcoa Wheels, Aspira, Astra Otoparts, Blackvue, BRQ, dan Himawan Putra. Tempo/Tony Hartawan
Pameran kendaraan komersial, Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo 2020 (GIICOMVEC 2020) di Jakarta Convention Center, Kamis 5 Maret 2020. Kegiatan ini diikuti 36 agen pemegang merek (APM) yang terdaftar, antara lain Daihatsu, DFSK, Hino, Izuzu, Suzuki, dan Toyota. Sementara itu, industri pendukung yang sudah terdaftar, antara lain Adi Putro dari industri karoseri, Alcoa Wheels, Aspira, Astra Otoparts, Blackvue, BRQ, dan Himawan Putra. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memberikan alasan perihal masih kecilnya angka ekspor kendaraan komersial di Tanah Air. Salah satu penyebabnya adalah soal perizinan pihak prinsipal dari masing-masing pabrikan.

"Kita harus tahu namanya produk mobil yang produksi di Indonesia masih ada prinsipalnya. Semua harus ada izin dari prinsipal walau kendaraan sudah dibuat di Indonesia, misalnya Astra ada Toyota dan Daihatsu dengan TKDN cukup tinggi, mereka tidak punya hak untuk ekspor, harus izin ke prinsipal," kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dalam konferensi pers GIICOMVEC di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

Nangoi menjelaskan bahwa saat ini Gaikindo berusaha mendorong pabrikan otomotif di Indonesia agar memproduksi kendaraan-kendaraan yang memenuhi standar dunia. Dia mencontohkan, standar emisi di Australia sudah Euro 5 dan Euro 6, sehingga tidak akan bisa diekspor kendaraan yang masih berstandar emisi Euro 4.

"Kalau mau ekspor ya harus Euro 5 dan 6, contoh ke Jepang sudah dimodifikasi. Kita harus bisa mendapatkan kuota atau perizinan dari prinsipal negara masing-masing itu yang kita kerjakan bersama dengan Kementerian Perindustrian," ujarnya.

Gaikindo juga berusaha untuk memperluas negara tujuan ekspor kendaraan buatan Indonesia. Asosiasi yang menaungi merek mobil di Indonesia ini akan bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami sudah rencanakan untuk bisa ke Cina dan Shanghai dengan Menperin untuk diskusi ekspor kendaraan-kendaraan Cina yang diproduksi di Indonesia ke market lebih besar. Standar kendaraan harus bisa memenuhi dunia dan harus dibantu Kemenperin untuk ada tempat tes, sehingga sebelum lahir, sudah penuhi standar, baik dalam negeri maupun ekspor," ucap Nangoi.

Berdasarkan data Gaikindo, ekspor kendaraan bermotor di Indonesia tercatat sebanyak 505.134 unit pada 2023. Dari total tersebut, sebanyak 8,18 persennya merupakan ekspor kendaraan komersial.

Pilihan Editor: Honda Masih Kesulitan di Tes MotoGP Sepang, Luca Marini Ungkap Masalahnya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


VKTR Terima Pesanan Truk Listrik dari Perusahaan BUMN untuk IKN

14 jam lalu

Bus listrik VKTR-BYD yang beroperasi di jalur non-BRT Transjakarta. Dok. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
VKTR Terima Pesanan Truk Listrik dari Perusahaan BUMN untuk IKN

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memasuki kuartal III 2024 menerima sejumlah pesanan produk untuk memasok truk listrik di IKN.


Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

1 hari lalu

Tangkapan layar produk roti Okko dari situ resmi www.rotiokko.com
Terkini: BPOM Beberkan Syarat Roti Okko Bisa Kembali Dipasarkan, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

BPOM menyatakan pencabutan izin edar roti Okko bisa dibatalkan. Syaratnya, produsen dapat memperbaiki proses produksi sesuai standar yang berlaku.


Moeldoko Minta Kemendag Kebut Tata Kelola Niaga Kratom: Jangan Sampai Ada yang Di-reject

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Minta Kemendag Kebut Tata Kelola Niaga Kratom: Jangan Sampai Ada yang Di-reject

Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menyoroti aspek kebermanfaatan kratom, tanaman yang sebelumnya disebut mengandung zat narkotika.


Terpopuler: Sempat Membantah BPOM Akhirnya Tarik Roti Okko, Sandiaga Sebut Golden Visa untuk Menstimulus Investasi di IKN

2 hari lalu

Roti Okko. rotiokko.com
Terpopuler: Sempat Membantah BPOM Akhirnya Tarik Roti Okko, Sandiaga Sebut Golden Visa untuk Menstimulus Investasi di IKN

BPOM memerintahkan penarikan roti bermerek Okko dari pasaran usai temuan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk itu.


Kemenkop UKM dan Kadin Bahas Peningkatan Ekspor UMKM

2 hari lalu

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki memastikan kementeriannya tidak membatasi jam operasi warung Madura. Ia mengklarifikasi pernyataan anak buahnya di Gedung Kemenkop UKM pada Selasa, 30 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kemenkop UKM dan Kadin Bahas Peningkatan Ekspor UMKM

Kemenkop UKM membahas upaya peningkatan ekspor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).


Ekspor Indonesia Melambat, CORE: Karena Ketergantungan ke Pasar Cina

2 hari lalu

Deretan kapal pengangkut peti kemas tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Namun, capaian kali ini menandai penurunan 4,19 persen dibanding Maret tahun sebelumnya (YoY).  TEMPO/Tony Hartawan
Ekspor Indonesia Melambat, CORE: Karena Ketergantungan ke Pasar Cina

CORE menilai perlambatan ekspor Indonesia disebabkan ketergantungan ke pasar Cina. Begini penjelasan lengkapnya.


Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak

3 hari lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak

Pemerintah berencana memberlakukan aturan wajib asuransi kendaraan pada 2025. Perusahaan asuransi menyambut gembira. Pekerja angkutan menolaknya.


Pembayaran Wajib Asuransi Kendaraan Diusulkan Digabung dengan Pajak

3 hari lalu

Ilustrasi asuransi kendaraan. frogdogquotes.com
Pembayaran Wajib Asuransi Kendaraan Diusulkan Digabung dengan Pajak

Pembayaran wajib asuransi kendaraan diusulkan untuk digabung dengan pembayaran pajak kendaraan.


Begini Cerita Awal Munculnya Aturan Wajib Asuransi Kendaraan

3 hari lalu

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Begini Cerita Awal Munculnya Aturan Wajib Asuransi Kendaraan

Aturan mengenai wajib asuransi kendaraan yang bakal berlaku tahun depan merupakan usulan pemerintah.


Kendaraan Wajib Asuransi Tahun Depan, AAUI Sebut akan Pakai Sistem Digital dan AI

4 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan saat ditemui di kantornya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Kendaraan Wajib Asuransi Tahun Depan, AAUI Sebut akan Pakai Sistem Digital dan AI

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan institusinya masih menunggu Peraturan Pemerintah yang akan mewajibkan kendaraan memiliki asuransi sebagai tindak lanjut dari UU P2SK.