TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pemerintah Jepang pada Rabu, 21 November 2018, menyatakan siap untuk menjaga kestabilan aliansi otomotif global, Nissan-Renault-Mitsubishi, menyusul penangkapan pimpinan aliansi Carlos Ghosn atas dugaan pelanggaran mengecilkan jumlah penghasilan dalam laporan keuangan.
Aliansi "adalah simbol keberhasilan industri Franco-Jepang dan kami akan terus mendukungnya," kata juru bicara pemerintah Jepang pada Rabu, menyerukan "hubungan yang stabil" antara tiga pembuat mobil, dilansir Reuters.
Kasus yang masih terus berkembang ini menempatkan Nissan Motor Co sebagai "korban" karena penggunaan uang perusahaan dan jumlah bayaran Ghosn yang diduga telah dikecilkan.
Jaksa Jepang menangkap Ghosn pada Senin, 19 November 2018, mengatakan dia dan Direktur Perwakilan Greg Kelly bersekongkol untuk mengecilkan kompensasi Ghosn di Nissan selama lima tahun yang dimulai pada tahun fiskal 2010, sekitar setengah dari 10 miliar yen dari yang sebenarnya (US$ 88,65 juta).
Surat kabar Asahi mengutip sumber anonim menyebutkan Nissan juga bertanggung jawab, dan jaksa mungkin saja tengah menyiapkan penyelidikan atas hal itu.
Di sisi lain, jaksa di Jepang tidak mengomentari hal itu. Nissan juga menolak berkomentar tentang laporan itu.
Adapun Ghosn dan Kelly yang juga telah ditangkap belum mengomentari tuduhan, dan pihak Reuters belum dapat menjangkau para narasumber.
Sebagai pimpinan aliansi, Ghosn berhasil menyusul kemitraan terbaik antar-raksasa otomotif Renault - Nissan - Mitsubishi.
Harian bisnis Nikkei Jepang melaporkan pada Selasa, 20 November 2018, Ghosn menerima kompensasi terkait harga saham sekitar 4 miliar yen selama periode lima tahun hingga Maret 2015, tetapi pendapatan itu tidak dilaporkan dalam laporan keuangan Nissan.
Di sisi lain, Renault masih mempertahankan Ghosn sebagai CEO sambil menunggu rincian atas tuduhan itu. Renault menunjuk orang kedua perusahaan yakni Thierry Bollore untuk menduduki posisi Carlos Ghosn untuk sementara.
