Tidak Dapat Diskon PPnBM, Mazda Ingin Ada Insentif Lain dari Pemerintah

Rabu, 6 Oktober 2021 08:00 WIB

Mazda CX-5 GT 2021. (Mazda)

TEMPO.CO, Jakarta - Mazda menjadi salah satu pabrikan mobil yang tidak mendapatkan insentif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) Ditanggung Pemerintah.

Maka Mazda mengharapkan adanya insentif lain dari pemerintah untuk membantu mendongkrak penjualan mobil mereka.

"Kami coba tidak mau protes masalah PPnBM ini. Kami serahkan semua kebijaksanaan ke pemerintah dan saya yakin pemerintah juga tahu apa yang terbaik untuk pasar otomotif Indonesia," kata Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) Ricky Thio saat ditemui Tempo di Jakarta, pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Meskipun memasarkan mobil baru tanpa diskon PPnBM, namun Mazda tetap optimistis bisa meningkatkan penjualan mereka di tahun ini. Pasalnya, menurut Ricky, saat ini animo masyaraat untuk membeli mobil baru sudah meningkat.

"Walaupun mobil kompetitor harganya lebih murah berkat PPnBM, tapi kalau konsumen maunya mobil Mazda, ya tetap kita kebagian penjualan," ujarnya.

Mazda tidak mendapatkan relaksasi PPnBM karena seluruh mobil yang dijual di Indonesua completely built up (CBU) atau diimpor langsung dari negara asal dalam kondisi utuh dan lengkap.

Adapun persyaratan penerima PPnBM harus mobil baru yang diproduksi langsung di Indonesia atau Completely Knock Down (CKD) alias rakitan dalam negeri. Mobil baru tersebut menggunalkan komponen lokal minimal 70 persen.

Baca: Mobil SUV Mazda CX-5 Ludes Amblas Tak Tersisa,

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

7 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

18 hari lalu

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

Sebelum menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka, KPK telah lebih dulu menetapkan dua pejabat Pemkab Sidoarjo sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

19 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan kementeriannya bakal memberikan insentif 5G untuk operator seluler.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

27 hari lalu

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengkritik pemberian insentif pada pengemudi ojek online dan kurir.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Menolak Beri THR Ojol, SPAI: Tidak Manusiawi, Kami Dipaksa Kerja saat Lebaran

31 hari lalu

Perusahaan Menolak Beri THR Ojol, SPAI: Tidak Manusiawi, Kami Dipaksa Kerja saat Lebaran

Perusahaan menolak memberi THR untuk pengemudi ojek online atau Ojol. SPAI menyebut insentif yang ditawarkan perusahaan tidak manusiawi.

Baca Selengkapnya

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

38 hari lalu

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

Gojek dan Grab menolak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra pengemudinya. Menurutnya, ada insentif lain. Apa tuntutan driver ojol?

Baca Selengkapnya

Soal THR Ojol dan Kurir, SPAI: Jangan Ubah Aturan dari Kewajiban menjadi Imbauan

39 hari lalu

Soal THR Ojol dan Kurir, SPAI: Jangan Ubah Aturan dari Kewajiban menjadi Imbauan

SPAI meminta Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayar THR minimal sebesar Upah Minimum Provinsi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

27 Februari 2024

Terkini: Ekonom Kritisi Pemerintah yang Kambinghitamkan Harga Beras Akibat El Nino, Beras di Era Jokowi Termahal Sepanjang Sejarah

IDEAS menilai terdapat tendensi dari banyak pejabat pemerintah untuk menganggap wajar tingginya harga beras saat ini dengan alasan faktor El Nino.

Baca Selengkapnya

Gaikindo Sebut Diskon PPN Mobil Listrik Bisa Tingkatkan Penjualan

27 Februari 2024

Gaikindo Sebut Diskon PPN Mobil Listrik Bisa Tingkatkan Penjualan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menanggapi insentif fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk mobil listrik.

Baca Selengkapnya