TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta telah memberikan berbagai tanggapan terkait rencana sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Wacana ini dianggap menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Tak hanya itu, Dishub DKI juga menilai bahwa penambahan kapasitas angkutan umum, baik di wilayah Ibu Kota maupun daerah penyangga, bisa mendukung sistem jalan berbayar elekronik. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.

Ia berharap masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum ketika kebijakan jalan berbayar atau ERP resmi diberlakukan. Maka dari itu, Dishub DKI bakal memastikan kapasitas dan kualitas angkutan umum, dari sisi daya tamping hingga ketepatan waktu.

"Dari sisi kapasitas dan kualitasnya, ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah baik itu di dalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," kata dia seperti dilansir Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Kamis, 19 Januari 2023.

"Dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai," ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut Syafrin mencontohkan transportasi umum Transjakarta, MRT, LRT Jakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL) terdapat sterilisasi koridor sehingga memuluskan jalur transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga berencana mengoperasikan LRT Jabodebek pada Juli 2023.

"Rencana pada tahun ini akan dioperasionalkan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas, begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh atas," jelas dia.

Sekedar informasi, Transjakarta saat ini memiliki kapasita 1,2 juta penumpang per hari dengan kekuatan armada 4.700 unit. Dishub DKI berencana menambah kapasitasnya menjadi 1,5 juta penumpang dengan armada 6.960 unit pada 2024.

Baca juga: Ayla EV Masih Dikembangkan, Daihatsu Tak Akan Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto