Soal Mitsubishi Xpander Baru, Bos MMKSI: Ada Kejutan Akhir Tahun

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mitsubishi Xpander AP4 Rally Concept diperkenalkan di IIMS 2019. Tempo/Wawan Priyanto.

    Mitsubishi Xpander AP4 Rally Concept diperkenalkan di IIMS 2019. Tempo/Wawan Priyanto.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Naoya Nakamura menanggapi rumor yang beredar terkait kehadiran Mitsubishi Xpander terbaru. Rumor itu kata dia, memang sudah ditunggu banyak orang.

    "Saya tahu kabar kembira ini memang ditunggu banyak orang, tapi saya belum bisa memberi kabar gembira itu, karena masih rumor,"kata Nakamura kepada wartawan di sela-sela kegiatan Xpander Pinter Bener Family Festival di Surabaya, Sabtu, 21 September 2019.

    Nakamura hanya bisa memastikan bahwa pada akhir tahun 2019 ini akan ada kejutan dari MMKSI. Kuat dugaan bahwa produk yang dimaksud oleh Nakamura, adalah Xpander baru, entah itu Xpander Crossover atau hanya sekadar facelift.

    "Jadi tunggu saja. Kami ada event mengejutkan, cuma ini yang bisa saya katakan sekarang,"ujarnya.

    Mitsubishi Xpander sendiri diketahui telah mengaspal di Indonesia pada medio 2017 lalu. Mobil dengan konfigurasi tujuh penumpang ini rasa-rasanya memang sudah perlu ada penyegaran jika ingin tetap eksis di segmen pasar Low MPV.

    Data Wholesales Gaikindo per Juli 2019 menempatkan Mitsubishi Xpander diperingkat kedua di bawah pesaing utamanya, Toyota Avanza. Xoander membukukan total 5.775 unit sedangkan Avanza meraih wholesales sebanyak 7.848 unit.

    Adapun kumulatif wholesales Mitsubishi Xpander dari bulan Januari hingga Juli 2019 total mencapai 38.427 unit. Sementara Toyota Avanza membukukan 47.663 unit. Perlu dipertegas bahwa angka wholesales ini tidak mencerminkan total angka penjualan seluruhnya atau biasa disebut retail.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.