Selama PSBB, Toyota Akan Hentikan Produksi Selama 5 Hari

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perakitan badan mobil di Pabrik Karawang Plant II PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, Kamis 8 Desember 2016.

    Perakitan badan mobil di Pabrik Karawang Plant II PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, Kamis 8 Desember 2016.

    TEMPO.CO, JakartaToyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) akan mendukung implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Caranya, dengan menghentikan aktivitas produksi di pabrik mereka selama lima hari, 13 April hingga 17 April 2020.

    Hal itu dilakukan TMMIN setelah berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi karyawan dari penyebaran virus corona baru (COVID-19). Toyota juga telah mempertimbangkan faktor-faktor komprehensif, seperti antisipasi penurunan permintaan dalam negeri dan ekspor, dan kondisi pasokan komponen.

    "Selanjutnya, sambil berjalan, kami akan terus memantau perkembangan situasi termasuk kemungkinan untuk segera kembali melakukan aktivitas produksi ketika ada pembaruan tentang kondisi pasokan dan permintaan pelanggan," ujar Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal TMMIN Bob Azam, Kamis 10 April 2020.

    "Kami selalu memastikan bahwa semua kegiatan penyesuaian aktivitas di TMMIN selalu mendapatkan persetujuan dari otoritas nasional dan lokal,” kata Bob Azam.

    TMMIN juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petugas kesehatan dan pemerintah yang berada di garis terdepan dalam penanggulangan pandemi virus corona. Mereka juga mendukung inisiatif pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah itu, termasuk melalui implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    TMMIN, sebagai tanggung-jawab kepada pelanggan, akan tetap menjalankan beberapa aktivitas ekspor-impor dan logistik di bawah pengawasan pembatasan sosial dan keamanan kesehatan yang ketat.

    TMMIN memastikan bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas perusahaan selama pemberlakuan PSBB akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.