Wacana Ganjil Genap Jakarta, Pengamat Transportasi Jelaskan Efeknya

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pelat nomor ganjil-genap. dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Ilustrasi pelat nomor ganjil-genap. dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang meminta penerapan kebijakan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta ditunda.

    Menurut dia, saat ini Pemerintah DKI Jakarta lebih baik berfokus menurunkan penyebaran Covid-19.

    Dia menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembatasan transportasi melalui sistem ganjil genap di seluruh wilayah. 

    "Pemerintah DKI seharusnya bisa berkaca dari pengalaman pertengahan tahun lalu, di mana saat kebijakan ini diterapkan , kerumunan di angkutan umum mengalami peningkatan. Dampaknya juga diikuti dengan naiknya angka kasus Covid-19," kata Deddy hari ini, Senin, 7 Juni 2021.

    Dia membenarkan bahwa penerapan kembali ganjil genap Jakarta akan membuat sejumlah masyarakat beralih ke angkutan umum. Tapi kapasitas angkutan umum di Jakarta tidak akan cukup untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19.

    ADVERTISEMENT

    "Kapasitas angkutan umum yang diatur hanya 40 sampai 50 persen (dalam masa pandemi Covid-19)."

    Deddy justru mengingatkan kebijakan ganjil genap Jakarta bisa kembali diterapkan apabila semua lapisan masyarakat sudah mendapatkan vaksin Covid-19.

    Baca: Suzuki Ertiga Tipe Ini Bebas Aturan Ganjil Genap


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.